KOTA BLITAR – Tahun depan, Mak Rini bakal lebih sering mecungul di desa–desa. Melalui program peningkatan potensi desa, tiap tempat yang dikunjungi orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar ini bakal “disuntik” (mendapat) belasan juta rupiah.
Ya, nyaris tiap pekan Bupati Rini turun ke desa. Bukan sidak pelayanan, kegiatan ini sudah direncanakan. Misalnya, dalam rangka pelaksaan program One Village One Product (OVOP). Biasanya, desa-desa yang ketepatan dikunjungi sudah siap dengan beragam produk unggulan yang dipamerkan.
Nah, hal tersebut langsung membuat sejumlah kalangan yang ikut memantau kebijakan pemerintah bereaksi. Terlebih tahun depan merupakan tahun politik. Salah satunya Ketua Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (Ratu Adil) Blitar, Mohammad Trijanto.
Dia menilai, program OVOP menjadi perhatian cukup banyak kalangan. Sebab, dampak program tersebut tak bisa dinikmati masyarakat luas. Artinya, hanya sebagian kecil yang bisa menimkati program tersebut. Disisi lain, tahun depan merupakan tahun politik yang relatif sensitif. “Kalau boleh bersaran, Bupati tidak perlu sampai turun gunung blusukan ke desa-desa safari program,” ujarnya.
“Kalau sebatas simbolis di awal program tidak apa-apa. Berikutnya dilanjutkan oleh kepala dinas atau sekda,” imbuhnya.
Menurut dia, ada banyak hal yang lebih penting daripada melihat pameran produk usaha tersebut. Misalnya, merumuskan kebijakan strategis, membangun jaringan dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Minimal tidak ada lagi riak-riak kecil jelang penganggaran yang dapat menghambat proses pembangunan di deerah. “Tahun depan itu memang tahun politik. Tapi sudah tidak jamannya lagi politik pencitraan jelang pemilu, masyarakat itu sudah cerdas,” katanya.
Jika bupati memaksakan diri, lanjut Trianto, hal ini justru bisa berakibat fatal. Sebab, tidak menutup kemungkinan hal digoreng menjadi isu yang dapat downgrade citra atau kinerja positif bupati. “Kalau masih mau macung, ya tunjukkan kinerja positifnya. Jangan hanya rajin blusukan dabn pencitraan,” tegas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto mengatakan, tahun depan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi desa. Hal ini dilakukan menyusul sejumlah keluhan terkait terbatasnya anggaran desa untuk menggelar sejumlah kegiatan promosi potensi desa. “Makanya pemerintah memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut,” katanya.
Konon, lebih dari Rp 3 miliar anggaran disiapkan untuk fasilitasi program ini. Tiap titik yang menggelar kegiatan peningkatan potensi desa bakal “disuntik” Rp 15 juta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.
Rully melanjutkan, teknis pelaksanaan program peningkatan potensi desa ini tidak hanya diwujudkan dengan kegiatan OVOP. Namun bisa juga dengan kegiatan lain yang memiliki kepentingan sama, yakni peningkatan potensi desa. “Tentu ada skala prioritas, sehingga potensi tiap desa bisa terakomodasi,” jelasnya.
Disinggung mengenai manfaat kegiatan OVOP ini, Rully mengatakan kegiatan tersebut tidak tidak hanya sebatas ceremoni. Ada dialog serta beberapa pelayanan jemput bola dari pemerintah. Misalnya, pelayanan perijinan dan konsultasi mengenai pemasaran dan kemasan produk usaha mikro kecil menengah, “Jadi dalam kegiatan tersebut ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga yang buka layanan,” terangnya. (hai/wen)
