Semakin Dekat dengan Pembaca

Rekanan Lemot, Siap-Siap Kena Sanksi, Denda Per Mil Per Hari atau Putus Kontrak

KOTA BLITAR – Rekanan ndlewer masih lalu-lalang di Bumi Penataran. Tak hanya berani melayangkan penawaran rendah, time schedule pelaksaaan kegiatan juga diabaikan. Dikhawatirkan, hal ini berdampak pada kualitas pembangunan yang tidak maksimal.

“Ketika ada deviasi atau progres kurang 10 persen dari time schedule akan langsung kami beri surat peringatan (SP) 1. Jika kurang dari 20 persen, kami beri SP 2,” ujar Kabid Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Presetyo.

Khusus untuk beberapa titik yang beberapa hari lalu menjadi jujukan sidak dewan, pihaknya tidak menampik progres pelaksanaan kegiatannya molor. Pihaknya juga sudah melayangkan surat peringatan karena hal tersebut.

Kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), kata Prasetyo, rekan berjanji akan mengejar kekurangan target pelaksanaan tersebut. “Ada waktu enam minggu untuk kejar progres ini,” tuturnya.

Jika kesempatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, Prasetyo tidak berani berandai-andai. Kendati begitu, mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan sudah jelas. Begitu juga punishment jika rekanan tidak bisa melaksanakan kewajiban sesuai kontrak pekerjaan yang sebelumnya sudah ditandatangani.

Menurut dia, meski deadline palaksanaan kegiatan tidak dapat dipenuhi, pemerintah juga tidak bisa langsung memutuskan kontrak. Sebaliknya, rekanan berhak mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Biasanya, tambahan waktu pelaksanaan ini tidak lebih dari 50 hari. “Tapi ini juga disertai punishment-nya. Yakni, sanksi berupa denda keterlambatan. Per mil per hari dari nilai kontrak,” tegasnya.

Dia mencontohkan, jika nilai kontrak tersebut Rp 2 miliar, maka denda yang harus dibayarkan adalah Rp 2 juta per hari. Tak pelak, pelaksana kegiatan hampir dipastikan merugi jika waktu yang dibutuhkan untuk perpanjangan ini semakin lama.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak asal memberikan waktu perpanjangan. Artinya, ada analisis kemampuan penyelesaian kegiatan. Jika dinilai tidak memungkinkan dengan pertambahan waktu pelaksanaan, sanksi putus kontrak hampir bisa dipastikan. “Untuk sanksi putus kontrak ini juga ada beberapa pertimbangan, pemerintah tidak asal putus kontrak,” katanya.

Disinggung mengenai potensi kualitas buruk karena penawaran rendah, Prasestyo mengatakan, masing-masing rekanan memiliki metode palaksanaan. Meski dinilai cukup rawan, kualitas pekerjaan tidak bisa dinilai dari visual, tetapi juga harus melalui uji laboratorium. “Tapi untuk kegiatan yang nilainya jauh lebih rendah dari pagu memang harus mendapatkan pengawasan ketat,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menemukan sejumlah titik pembangunan yang dinilai buruk saat sidak. “Jika memang keterlaluan, tentu rekomendasi itu (bongkar pekerjaan, Red) akan kami keluarkan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kabupatan Blitar Sugianto, usai sidak pembangunan di wilayah Kecamatan Wonotirto, kemarin (3/10).

Pihaknya mengaku sudah mengambil sampel untuk dikukan uji laboratorium. Hanya dengan kajian yang matang, dewan bisa memberikan sikap yang tegas dalam pelaksanaan pembangunan di Bumi Penataran ini. “Kami juga tidak mau asal tuduh, harus ada pengujian juga,” imbuh politikus Gerindra itu. (hai/c1/wen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.