TRENGGALEK – Reng-reng anggaran untuk penyelenggaraan pesta demokrasi pada 2024 naik dua kali lipat dibandingkan pemilihan umum (pemilu) sebelum-sebelumnya.
Ketua Pansus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek Sukarodin membenarkan, hasil rapat pansus dengan pihak-pihak terkait. Rencana anggaran untuk komisi pemilihan umum (KPU) sekitar Rp 75 Miliar, sedangkan badan pengawas pemilu (Bawaslu) sekitar Rp 18,5 M.
Menurutnya, rencana anggaran dana cadangan itu berpeluang berubah. Namun pihaknya menegaskan bahwa rencana alokasi anggaran pilkada 2024 bakal naik. Apabila dibandingkan dengan pilbup sebelumnya, realisasi anggaran KPU sekitar Rp 51 M. Sedangkan kenaikan pada pilkada ke depan, adanya kenaikan harga (perlengkapan, Red) maupun penyelenggaraan pilkada secara serentak, meliputi pilgub/wagub dan pilbup/wabup. “Itu ada kenaikan, tapi tetap tunggu pencermatan,” ungkapnya.
Untuk memenuhi anggaran pilkada, Sukarodin mengatakan, sementara ini nominal penyisihan untuk dana cadangan belum ditentukan. Dari sisi eksekutif masih menunggu proses pemeriksaan BPK selesai. Namun dalam skemanya, penyisihan anggaran itu akan dilakukan hingga dua tahun mendatang. “Kekurangan anggaran akan kita tutup pada 2023 induk/perubahan. Sisanya kita akan cukupi pada 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut, ketika dana cadangan sudah menemukan nominal. Pansus akan menerangkan nominal tersebut ke rancangan peraturan daerah (raperda) dana cadangan. Sedangkan Menyinggung dana sharing dengan pemprov Jatim, Sukarodin menyebut persentasenya 14 persen. “Pelaksanaan pemilukada wajib terlaksana dengan baik,” ucapnya.
Di sisi lain, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Gembong Derita Hadi mengaku, pembahasan alokasi anggaran pilkada 2024 belum sampai menemukan nominal pasti. Namun KPU telah menyampaikan usulan anggaran Rp 63 M. Nominal itu lebih besar dibandingkan penyelenggaraan pemilu sebelumnya sekitar Rp 34,9 M. “Kenaikan anggaran pilkada karena dulu pemkab mendapat Rp 15 M dari APBN untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD). Tapi kali ini, kebutuhan itu dibebankan ke APBD,” ujarnya.
Kenaikan anggaran rencananya juga untuk peningkatan honor. Gembong mengatakan, anggaran untuk honor dulu sekitar Rp 400 juta. Anggaran itu tergolong minim, karena standarnya mencapai Rp 900 juta. “Penambahan (anggaran, Red) hampir dua kali lipat. Karena ini pilkada serentak. Satu TPS nanti ada pilihan bupati dan gubernur. Beban kerja yang lebih banyak, itu alasan menaikkan honor,” tegasnya. (tra/rka)
