KOTA BLITAR – Ribuan bidang tanah di Kota Blitar tidak bersertifikat. Alasannya klasik, terkait anggaran. Padahal, sebagian bidang tanah itu sudah tuntas pengukuran. Bahkan ada yang tinggal menunggu terbitnya sertifikat.
“Kami mencatat ada sekitar 3.200 bidang yang sudah diukur dan tinggal menunggu sertifikat terbit. Itu hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya,” ujar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar Sukidi.
Dia mengatakan, pengurukuran itu mulai dilakukan sejak 2018, 2019, dan 2020. Ribuan bidang tanah itu kini tinggal menunggu penerbitan sertifikat. “Namun, kami terkendala anggaran untuk penerbitan sertifikat tersebut. Sebab, anggaran yang ada saat ini difokuskan pada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Red),” jelasnya.
Dia melanjutkan, anggaran yang ada di BPN Kota Blitar hanya terbatas untuk program PTSL. Anggaran itu bersumber dari pemerintah pusat. Pihak BPN Kota Blitar butuh anggaran tambahan untuk menyelesaikan sertifikat itu. “Mungkin kami memohon bantuan anggaran dari pemerintah daerah atau pihak swasta. Jika ada (anggaran, Red) syukur-syukur kami bisa selesaikan,” ujar pria berkacamata itu.
Sekadar diketahui, program PTSL terus berlanjut. Tahun ini BPN Kota Blitar menargetkan sekitar 3.300 bidang tanah untuk diukur. Awal tahun ini, BPN juga mulai menyerahkan sertifikat PTSL tahun lalu secara bertahap. Ada sekitar 500 bidang sertifikat yang diserahkan. Diharapkan penyerahan segera tuntas di awal tahun ini. (sub/c1/wen)
