Semakin Dekat dengan Pembaca

Rp 7,5 Miliar untuk CSR

KABUPATEN BLITAR – Miliaran anggaran dialokasikan rumah sakit umum daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi untuk fasilitasi pelayanan kesehatan tahun ini. Tujuannya tidak lain untuk memastikan semua warga Bumi Penataran mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dr Endah Woro Utami mengatakan, banyak program yang sudah digagas untuk mempermudah pelayanan kesehatan di rumah sakit miliki daerah ini. Namun, hal itu belum bisa menjamin seluruh masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu, di antaranya masalah ekonomi. “Tapi, kami juga memiliki komitmen sebagai rumah sakit milik daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan,”katanya.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran ini, di 2022 ada sekitar Rp 2,5 miliar anggaran yang disediakan khusus untuk kepentingan corporate social responsibility (CSR) rumah sakit. Lalu, di tahun ini, jumlah anggaran yang disiapkan untuk CSR sekitar Rp 7,5 miliar. Naik sekitar Rp 5 miliar dibanding tahun lalu.

Woro tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, anggaran itu sebagai sarana untuk menambah okupansi pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. “Kami sediakan anggaran itu untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, menjamin masyarakat kurang mampu terlayani dengan baik di rumah sakit,”terangnya.

Anggaran itu masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu diberlakukan beberapa syarat untuk mendapatkan layanan atau fasilitasi kesehatan dari anggaran CSR ini. Harapannya, fasilitasi anggaran ini bisa benar-benar tepat sasaran.

Woro mengungkapkan, secara berkala tim kesehatan RSUD Ngudi Waluyo juga blusukan ke desa-desa untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Namun, tindakan lapangan ini bukan untuk kasus yang berat. Kasus yang berat akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang lebih intensif. “Ya, kami melakukan baksos pengobatan gratis. Itu rutin kami laksanakan di desa-desa,” terangnya.

Sebenarnya, pemerintah sudah menggulirkan program jaminan kesehatan nasional. Sayangnya, belum semua ikut atau menjadi perserta program tersebut lantaran ada premi yang mesti dibayarkan tiap bulan. Sebagai alternatif, pemerintah juga membuat program susulan. Yakni, penerima bantuan iuran (PBI) yang premi atau iuran bulan ditanggung pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Sayang, karena anggaran terbatas, belum semua masyarakat ter-cover oleh kebijakan tersebut. Akibatnya, dalam beberapa kasus, warga kurang mampu terpaksa harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.