Semakin Dekat dengan Pembaca

Selamatkan Manusia dari Bencana

TULUNGAGUNG – Bencana selalu terjadi ketika hujan lebat. Rangkaian hantaman air bah dan longsoran tanah yang menerjang Tulungagung dalam sepekan terakhir terus menghiasi berita di media massa. Peristiwa tersebut tentu membuat kekhawatiran ribuan warga.

Oleh: Fajar Rahmad Ali Wardana

Jika penanganan dan penyebab tidak segera jadi perhatian serius dari pemerintah, maka dapat menjadi rutinitas bencana tiap tahun dan masalah tambah runyam.

Tak dipungkiri, sudah seabrek pembahasan terkait bencana dan penelitian dipaparkan berbagai ahli atau pakar bencana banjir maupun longsor. Namun, kerap marabahaya tetap menyapa hingga melumpuhkan sendi-sendi aktivitas keseharian, korban materiil, maupun jiwa.

Niatan dari governance atau penyelenggara kekuasaan minim yang menyentuh permasalahan, apalagi solusi maupun tawaran penyelesaian, kurang holistis dan tidak mengakar. Termasuk mengucurkan dana antisipasi dan menangani bencana yang akan datang berupa pembangunan fisik plensengan, talut, maupun bronjong.

Muncul pertanyaan sinis, apa bisa meminimalkan dampak bencana dan mengantisipasi secara optimal?

Jika dilihat secara umum, ada dua faktor biang kerok hantaman bencana. Pertama, faktor alamiah. Kedua, faktor manusia. Faktor alamiah bisa meliputi intensitas hujan dan kondisi alam yang sulit dihindari. Saat bencana hanya bisa meringankan risiko dampak dari faktor tersebut.

Terkait faktor manusia, yaitu muncul dari kegiatan keseharian warga. Tak bisa dibantah, kawasan perbukitan sudah gundul akibat pohon-pohon penyerap air diganti jagung, atau sawah. Alur sungai menyempit dipengaruhi permukiman padat. Diperparah, konservasi di hulu dan hilir di kawasan hutan yang minim turut menyumbang daya ledak bencana dan kerap menyapa.

Mestinya faktor-faktor itu jadi titik konsentrasi penyelesaian secara mengakar. Memang kegiatan manusia yang berimbas terjadinya bencana adalah peningkatan jumlah penduduk sehingga pertumbuhan pemukiman dan kebutuhan pangan serta ekonomi tidak terencana dengan baik. Daerah hijau dan hutan di kawasan selatan Tulungagung tidak dieksplor secara besar-besaran sebagai permukiman hingga aktivitas ekonomi. Padahal, lokasi tersebut merupakan kantong penyangga sumber air ketika hujan lebat.

Kini konversi lahan daerah resapan air di beberapa tempat makin hari kian ganas. Artinya, mengindikasikan bahwa stakeholder tampak lebih mementingkan pembangunan dan mengabaikan aspek keselamatan lingkungan maupun manusia. Berbagai saran diberikan oleh pemerhati lingkungan kepada pemerintah selama ini untuk menghentikan pembangunan tidak ramah lingkungan, tetapi political will-nya sangat lambat.

Tidak dikonsep secara matang rencana umum tata ruang wilayah yang bersifat lebih regional, termasuk salah satu aspek belum disentuh dalam penyelesaian bancana. Penikmat kebijakan tata ruang tidak berpihak kepada publik. Bisa terjawab dari inkonsistensinya pada implementasi kebijakan tata ruang sendiri. Daerah hijau pada peta dari tahun ke tahun dapat berubah sesuai dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Tampuk kursi tata kota pemerintahan daerah adalah wilayah “gula” dan diperebutkan banyak pihak. Peraturan dapat berubah sesuai dengan vasted interest sang penguasa.

Tak kalah penting, yang perlu dikontrol dan dikelola dengan baik adalah penataan permukiman, penyempitan sungai di beberapa wilayah tidak hanya karena pemukiman, tetapi karena lumpur atau sedimentasi sampah yang mengendap. Jadi, solusi tidak hanya pengelolaan lingkungan, tetapi juga pengelolaan persampahan.

Di sisi lain, berkurangnya luas hutan lindung, jika terus dibiarkan akan tetap menjadi ancaman bencana longsor dan banjir. Pada akhirnya, untuk mengatasi bencana atau persoalan lingkungan yang sangat pelik di masa akan datang.

Ada beberapa tawaran solusi menarik yang dikemukakan para peneliti lingkungan. Pertama, penataan dan pengelolaan tata ruang kota regional yang lebih terintegrasi dan konsisten. Pemkab perlu mendorong untuk dijadikan badan independen yang berwenang mengontrol dan mengelola lingkungan di wilayah tersebut.

Untuk menjaga independensi keanggotaan lembaga pemerintahan tidak dominan. Sisanya diisi oleh orang yang representatif serta kompeten mewakili masyarakat. Kedua adalah perluasan dan penetapan daerah konservasi baru, misalnya pembuatan hutan kota dan perluasan kembali daerah konservasi. Ketiga, penataan dan pengelolaan daerah bantaran sungai, laut, dan gunung.

Bila memungkinkan, perlu ada identifikasi ulang terhadap pemukiman di daerah rawan bencana untuk dilakukan relokasi secepatnya ke daerah lain, semisal rumah susun. Terakhir, perlu dibentuk pusat krisis yang bersifat lintas lembaga untuk antisipasi birokrasi yang tambun dan tidak efisien sehingga bila terjadi bencana akan lebih cepat bereaksi dan efektif. (*/c1/din)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.