Semakin Dekat dengan Pembaca

Serapan Anggaran Belanja Baru 82 Persen, Ada Beberapa Pekerjaan Fisik Belum Tuntas

KOTA BLITAR – Serapan anggaran belanja daerah hingga 29 Desember tercatat masih sekitar 82 persen. Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar memaksimalkan serapan anggaran belanja pada 30 Desember sudah mencapai 100 persen.

Belum maksimalnya serapan anggaran belanja tersebut karena masih ada beberapa kegiatan yang belum selesai. Khususnya kegiatan di bidang infrastruktur. ”Ya, memang karena masih ada pekerjaan fisik yang kontraknya berakhir pada 28, 29, dan 30 Desember,” terang Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar Widodo Saptono Johannes kepada Koran ini.

BPKAD mendorong OPD terkait untuk segera memaksimalkan serapan anggaran belanjanya. Pihaknya memberi tenggat waktu realisasi anggaran belanja hingga 30 Desember. ”Semoga serapan anggaran sudah 100 persen pada 30 Desember,” harapnya.

Di samping itu, BPKAD juga meminta untuk pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dilakukan pada tanggal yang sama. Artinya, pembayaran denda juga bersamaan dengan pencairan anggaran belanja. Pihaknya memastikan tidak ada penundaan pencairan anggaran belanja sampai perubahaan anggaran keuangan (PAK) 2023 mendatang.

Pada 2022, target anggaran belanja daerah mencapai Rp 1,1 triliun. Hingga 29 Desember, realisasinya masih sekitar 82 persen atau Rp 963 miliar. Pemkot optimistis serapan anggaran sudah 100 persen pada 30 Desember.

Sementara itu, ada tiga proyek fisik yang mengalami keterlambatan penyelesaian. Ketiga proyek itu meliputi proyek rehabilitasi saluran drainase Jalan Ir Soekarno, rehabilitasi saluran drainase Jalan Merapi, dan rehabilitasi saluran drainase Jalan Kalibrantas. Hingga berakhir kontrak, pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan belum rampung 100 persen.

Kondisi tersebut menjadi temuan dan catatan Komisi III DPRD Kota Blitar ketika melakukan sidak beberapa hari lalu. Komisi III meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar untuk member sanksi tegas pada rekanan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti penerapan denda hingga penundaan pencairan. “Denda langsung kami terapkan. Kami juga menunda pencairan dulu sampai pekerjaan rekanan tuntas 100 persen,” tandas Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Joko Pratomo. (sub/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.