TULUNGAGUNG– Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tulungagung Mujiarto pindah tugas ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) pekan ini.
Dia hampir setahun mengabdi di kampung halamannya dan bisa mewujudkan berbagai pelayanan maupun sarana untuk menunjang kinerja dari Korps Adhyaksa.
Di awal menjabat pada Maret tahun lalu, dia sudah memberikan kontribusi nyata dengan membuka kantor pengacara di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. “Langkah tersebut merupakan upaya untuk memberikan layanan dalam mempermudah akses terkait berbagai persoalan hukum di pemerintahan,” tandasnya.
Di samping itu, Kejari Tulungagung terus berusaha memberikan edukasi kepada pengguna anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKDP). Yakni dengan mengumpulkan SKPD dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
Selain di lingkup pemkab, lingkungan pendidikan juga tak luput dari edukasi untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Kepala SMP/SMA/SMK se- Kabupaten Tulungagung diajak berdialog dan memahami penggunaan dana operasional siswa (BOS) maupun bantuan lain dari pemerintah. Agar tetap sasaran, sesuai dengan prosedur, serta tidak ragu dalam menerapkan kebijakan.
Di sektor pemerintah desa (pemdes), Kejari Tulungagung secara rutin melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). “Hingga kini sudah 14 kecamatan dari 19 kecamatan mendapatkan sosialisasi program tersebut,” ungkapnya.
Terkait hasil penegakan tindak pidana korupsi, Kejari Tulungagung sudah memberi bukti kepada masyarakat. Yakni, mengungkap atau mengangkat kasus korupsi besar di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung secara profesional. Termasuk kasus yang menjerat mantan direktur PDAM dan direktur PT Kya Graha selaku penggarap proyek di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) tahun 2018.
Untuk fenomena di masyarakat juga disikapi Kejari Tulungagung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Di antaranya, melakukan sosialisasi mafia pupuk di desa atau petani. Itu dengan harapan ada pemahaman sama dan bisa mengidentifikasi berbagai pelanggaran penggunaan pupuk subsidi dan modus-modus yang dilakukan oknum tertentu.
“Untuk mendukung pembangunan berbagai proyek nasional di Kabupaten Tulungagung, Kejari Tulungagung sudah melakukan sosialisasi mafia tanah dengan BPN dan tokoh masyarakat. Diharapkan masyarakat jangan sampai jadi korban oknum yang memanfaatkan momen untuk mengambil keuntungan dengan melakukan tindak pelanggaran hukum,” ujarnya.
Bahkan, langkah inovasi lain mendapatkan sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat. Yaitu membuka kampung restorative justice pertama di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut, sebagai pilot project untuk program tersebut.
“Sedangkan untuk menunjang penanganan hukum, Kejari Tulungagung lewat dana hibah dari Pemkab Tulungagung merealisasikan pembangunan gedung barang bukti lantai 3,” tandasnya.
Selama menjabat, berbagai upaya yang telah dilakukan Kejari Tulungagung tak lepas dari kerja sama berbagai pihak. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan bekerja sama dalam rangka memberikan edukasi hukum. Saya secara pribadi minta maaf kepada tokoh agama atau masyarakat, serta stakeholder di Kabupaten Tulungagung, jika penegakan hukum belum bisa dirasakan masyarakat. Hanya itu pengabdian saya yang bisa disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (jar/c1/din)
