Semakin Dekat dengan Pembaca

Sidang Kasus Korupsi APBD Tulungagung, Adib Makarim Bantah Minta Fee Ketok Palu

Tulungagung – Sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi APBD tahun 2015-2018 serta bantuan keuangan di Tulungagung Kembali digelar. Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ikut menjadi saksi dalam persidangan tersebut.

Hasil sidang itu, terdakwa Adib Makarim menolak jika meminta uang ketok palu untuk pengesahan anggaran.

“Menurut saya sebagai penasihat hukum, saya kurang setuju kasus ini dikatakan ketok palu. Lantaran itu sudah dianggarkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tiap tahun. Bahkan, tidak ada unsur pemaksaan,” ujar penasihat hukum Adib Makarim, Rudi Iswahyudi.

Dia melanjutkan, dari fakta persidangan Selasa (24/1) lalu, kliennya mengaku tidak ada permintaan uang tersebut. Sebelum sidang kemarin juga ada pengakuan saksi, tetapi sifatnya masih dugaan atau bukan fakta hukum.

Dalam sidang tersebut, saksi yang hadir tidak hanya Syahri Mulyo, tetapi juga mantan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), Hendrys Setiawan. Serta turut hadir manta sekretaris dewan, Budi Fatahilah Mansyur. Mereka dihadirkan untuk memberi kesaksian terhadap tiga wakil anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019.

Dia menjelaskan, Syahri Mulyo menyatakan bahwa anggota DPRD yang meminta sejumlah uang dari dana pokok pikiran (pokir) APBD. Hal itu yang membuatnya tidak setuju dan mengatakan orang yang meminta uang tersebut merupakan oknum. Hingga dipandang suatu putusan yang kolektif dan di fakta hukum bersifat pribadi dari kesaksian sidang lalu.

“Dari pengakuan klien kami, sebagian besar anggota dewan mengganggap uang tersebut upah lembur. Memang ada yang meminta-minta dana tersebut, tapi bukan dari klien kami,” ungkapnya.

Rudi dan Adib Makarim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan untuk adanya saksi yang meringankan. Di antaranya, saksi ahli untuk bisa menunjukkan peran dan beban yang ditanggung terdakwa, serta saksi yang khusus dari pihaknya. Terkait saksi masih terus dipertimbangkan. “Minggu depan masih sidang saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) dan cukup banyak yang dihadirkan. Selain itu, kami berharap semua dihukum sebagaimana kesalahanya dan dengan porsinya masing-masing,” pungkasnya.

Dalam sidang tersebut, saksi yang hadir tidak hanya Syahri Mulyo, tetapi juga hadir mantan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), Hendry Setiawan. Mereka dihadirkan untuk memberi kesaksian terhadap tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019.

Untuk diketahui, Adib Makarim ditetapkan menjadi tersangka kasus tipikor pada 3 Agustus 2022. Dia jadi tersangka bersama Imam Kambali dan Agus Budiarto.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka diancam pasal 12 atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab UU Hukum Pidana.(jar/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.