Semakin Dekat dengan Pembaca

Siltap dan Tunjangan Kades Ngulanwetan Trenggalek Dicabut, Begini Alasannya

TRENGGALEK – Berkurang sudah sumber pendapatan Nurkholis dari keuangan negara, karena pasca yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, hak tunjangan kepala desa (Kades) Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan dicabut alias dihentikan.

Sekda Trenggalek Edy Soeprianto mengatakan, ketika mengacu ketentuan yang berlaku, mulai Undang-Undang (UU), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Daerah (Perda).

Adapun Peraturan Bupati (Perbup), terdapat klausul yang menyebutkan ihwal hak penghasilan kades yang terjerat kasus hukum dan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Bupati Trenggalek. 

Pihaknya merinci, khususnya pada UU Nomor 6/2014 tentang Desa menyebutkan dalam Pasal 41 bahwa jabatan kades akan dihentikan setelah berstatus terdakwa. 

Selanjutnya pada Pasal 42 juga menyebutkan bahwa ketika seorang kades terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor), dan makar. 

“Hak-haknya tidak menerima penghasilan dari tunjangan,” ungkap Edy saat ditemui di kantor DPRD Trenggalek, kemarin (7/12).

Berkaitan dengan itu, Edy menyebut, dalam kasus dugaan tipikor Kades Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan Nurkholis, maka hak tunjangan dihentikan pasca Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka, yakni pasca Kamis, 17 November 2022. 

Namun demikian, Nurkholis masih mendapatkan penghasilan tetap (siltap) pada November dan Desember 2022. 

Sedangkan siltap per Januari 2023 dimungkinkan sudah tak lagi diberikan. 

Suami Christina Ambarwati itu menyinggung, pemkab tengah menyusun konsep surat pemberhentian sementara kepada kades yang bersangkutan, dan sudah final pada Rabu  (7/12). 

Namun begitu, surat itu belum mendapatkan tanda tangan dari Bupati Trenggalek karena bupati sedang dinas luar ke Jakarta. 

Selain itu, pemkab juga sedang menyusun skema pengisian  penjabat (Pj) kades Ngulanwetan yang kosong. 

Pihaknya menargetkan pada 9 Desember 2022, sudah ada sosok pj dari ASN yang mengisi jabatan lowong untuk sementara waktu. 

“Oleh karenanya, segera ditunjuk penjabat kepala desa,” tegasnya.  

Sekadar informasi, legislatif dan eksekutif mulai membahas kekosongan jabatan Kades Ngulanwetan pada Rabu, (7/12). 

Proses pembahasan itu berjalan dinamis karena permasalahan Pemdes Ngulanwetan bukan kali pertama. 

Alhasil pembahasan secara landasan hukum saling mendapat kesepakatan.  

Tak jauh beda, Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Guswanto berharap, kekosongan jabatan Kades Ngulanwetan bisa terisi segera, penyelenggaraan otonomi desa berjalan dengan lancar. 

“Perlu segera diisi, biar otonomi desa berjalan,” tegasnya, saat dinamika pembahasan kekosongan sedang berjalan. (tra/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.