Semakin Dekat dengan Pembaca

SINERGI KEMENKEU SATU KEMENKEU TEPERCAYA

KABUPATEN BLITAR – Melalui press release ALCo yang diselenggarakan oleh KPPN Blitar bersama Kemenkeu Satu Wilayah AG Raya diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan APBN yang prudent, transparan, dan akuntabel. Pendapatan, dan belanja negara menjadi bagian dari  anggaran pemerintah yang realisasi atau pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, belanja negara harus dilaksanakan secara berkualitas, dan secara nyata dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam belanja negara, pemerintah juga telah melaksanakan modernisasi melalui Digital Payment (Digipay). Hal ini juga menjadi upaya pemerintah dalam menekan terjadinya fraud sekaligus dalam rangka pemberdayaan UMKM, memberikan ruang dan akses bagi UMKM untuk berkembang melalui sarana pasar digital. Sementara untuk pendapatan negara, pajak memiliki kontribusi besar. Pendapatan negara yang diterima dari perpajakan harus tetap dijaga dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Tidak kalah penting, peningkatan pengawasan atas cukai dan barang import sehingga melalui sinergi KPPN, KPP dan KPPBC dapat menjadi kolaborasi Kemenkeu Satu dalam mengawal APBN.

Sampai dengan bulan Oktober 2022 realisasi APBN 2022 lingkup AG Raya menunjukan posisi yang sangat baik. Dari sisi pendapatan, baik perpajakan, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak mengalami kenaikan yang signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian juga dari sisi belanja, progress realisasi belanja sampai dengan Oktober ini  telah 80% dari alokasi anggaran.  Lebih tinggi 11% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

  1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan per Oktober 2022 mencapai 31.5 Triliun, lebih tinggi 1.5 Triliun diibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau tumbuh 15%. Kontribusi penerimaan tertinggi disumbangkan oleh pendapatan cukai sebesar 28 Triliun serta pendapatan PPh sebesar 1,8 Triliun. Sementara penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai 621 Miliar.

Secara keseluruhan, Pendapatanan tumbuh lebih tinggi 17% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan tertinggi sebesar 35% dicapai oleh penerimaan PPh. Meskipun demikian penyumbang penerimaan tertinggi adalah dari penerimaan Cukai yang walaupun tumbuh hanya 4,2% tetapi secara nomilal senilai 28 Triliun atau 89% dari total seluruh penerimaan.

Sementara untuk KPP Pratama Blitar yang wilayah kerjanya meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, mengalami kenaikan target penerimaan sebesar 19,6% atau sebesar 413,3M dari semula 345 M. dimana sampai dengan 31 Oktober telah tercapai sebesar 366,4 M atau sebesar 88,7%. Capaian ini mengindikasikan konsumsi masyarakat wilayah Blitar terhadap barang dan jasa yang menjadi obyek PPN semakin meningkat, sebagai tanda kembali menggeliatnya laju ekonomi masyarakat Kota Blitar. Suatu yang patut disyukuri bahwa aktifitas masyarakat melakukan kegiatan di bidang usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi telah kembali normal pasca Pendemi Covid yang mulai reda..

Terbukti dari lima sektor dominan penyumbang pajak terbesar yakni Administrasi pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 32%, Perdagangan besar dan eceran;reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 23%, Konstruksi sebesar 20%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 16%, dan jasa persewaan ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang perjalanan lainnya sebesar 9%.

Pada KPP Pratama Tulungagung lima kelompok usaha dominan yang memberi kontribusi utama yakni sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial sebesar 30,24%, perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 26,65%, industry pengolahan sebesar 10,72%, kegiatan jasa lainnya sebesar 8,87%, dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,14%.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan bulan Oktober 2022 telah terealisasi sebesar 129% atau sebesar Rp621M dari pagu rencana PNBP pada DIPA satuan kerja K/L pengguna maupun Badan Layanan Umum sebesar Rp479M. Badan Layanan Umum wilayah AG Raya yakni UIN Sayyid Ali Rahmatullah, RS Bhayangkara Tulungagung, RS Bhayangkara Kediri, dan RS Bhayangkara Nganjuk menyumbang PNBP sebesar Rp338M sedangkan PNBP lainnya yang disumbangkan oleh satuan kerja K/L pengguna sebesar Rp283M.

Penerimaan kepabeanan dan cukai wilayah AG Raya yang diampu oleh KPP BC TMC Blitar dan KPP BC TMC Kediri memberikan kontribusi utama terhadap penerimaan lingkup AG Raya sampai dengan bulan Oktober 2022, bea masuk dan cukai memberikan kontribusi sebesar Rp28.979M terdiri dari bea masuk sebesar Rp30M dan penerimaan cukai sebesar Rp27.949M.

  1. Belanja

Sampai dengan bulan Oktober 2022 alokasi anggaran untuk wilayah AG Raya, baik untuk satuan kerja K/L maupun TKDD telah terealisasikan sebesar 81% atau sebesar 4.4 Triliun dari pagu sebesar 5.5 Triliun.

Dari realisasi tersebut, belanja pegawai menyumbang sebesar Rp1.356M. Mengingat serapan belanja pegawai telah terjadwal setiap bulannya sesuai dengan jumlah pegawai instansi vertikal K/L, maka proyeksi hingga akhir tahun untuk serapan belanja pegawai dapat mencapai 97%.

Sementara Realisasi Belanja barang sebesar 70%  atau sebesar 732M dari pagu 1 Triliun. Belanja modal yang dialokasikan untuk satuan kerja K/L lingkup wilayah AG Raya sampai dengan Oktober 2022 telah menyerap dana sebesar Rp95M dari pagu yang dialokasikan 249 M.

Sedangkan realisasi belanja satker K/L, persentase realisasi belanja paling tinggi masing-masing ; Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Polri dimana rata2 realisasi belanja sampai dengan 31 oktober telah melampaui 80%.

Dilihat dari sebaran per kabupaten/kota, Kab. Kediri menyumbang serapan sebesar Rp830,54 Milyar Kota Kediri sebesar Rp643,89 Milyar Kab. Nganjuk sebesar Rp840,16 Milyar dan Kab. Trenggalek sebesar Rp476,60 Milyar. Serapan anggaran di masing-masing wilayah dapat menjadi efek pengganda terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Alokasi Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terdiri dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1.072M dan Dana Desa sebesar Rp1.179M. Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan Oktober 2022 menyerap dana sebesar 60,8% atau Rp361M dari pagu anggaran sebesar Rp594M, Sedangkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang terdiri dari Dana BOS dan Dana BOP telah salur sebesar Rp711M atau sebesar 95,9% dari pagu sebesar Rp741M.

Secara umum, meski terdapat kendala dan hambatan, serapan dan realisasi baik penerimaan maupun belanja untuk wilayah AG Raya telah berjalan on the track, dan masih tersisa waktu dua bulan untuk capaian yang belum memenuhi target.

————————————–

Blitar, 30 November 2022

 

Penulis: Arni Widijamitry

Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Blitar

Leave A Reply

Your email address will not be published.