KABUPATEN BLITAR – Puluhan juta liter minyak curah digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sejak beberapa pekan terakhir. Itu untuk kab/kota se-Jatim. Meski begitu, masih banyak laporan dari berbagai daerah terkait kelangkaan. Diduga masih ada kendala dalam teknis distribusi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar, Eka Purwanta menyatakan, pemerintah terus berkoordinasi untuk percepatan distribusi minyak. Hal itu tidak lain menyikapi kelangkaan minyak khususnya di Bumi Penataran. “Kemarin kami diundang ke provinsi kaitannya juga soal percepatan distribusi minyak,” ujarnya.
Eka mengatakan, untuk menyikapi kelangkaan minyak pemprov sudah menggelontorkan sekitar 20 juta liter minyak curah perhari. Bahkan, jika diakumulasi hingga 20 Februari ini ada sekitar 250 juta liter minyak curah yang seharusnya sudah beredar di wilayah Jatim.
Menurut dia, jumlah itu memang belum sebanding dengan kebutuhan rata-rata minyak curah di wilayah Jatim. Sebab, jumlah kebutuhan rata-rata sekitar Rp 25 juta liter. “Tapi seharusnya cukup untuk mendukung kebutuhan minyak masyarakat,” katanya.
Faktanya, lanjut Eka, gejolak terkait minyak goreng masih terjadi di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah itu belum cukup, atau mungkin masih ada kendala dalam teknis distribusi kebutuhan dapur tersebut.
Menurut dia, hal itu akan menjadi pekerjaan rumah selama beberapa hari kedepan. Artinya satgas pangan di setiap pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jatim, harus menelusuri distribusi minyak goreng.
“Ya tugas kami memantau distributor, agar minyak yang dikeluarkan Pemprov Jatim ini segera diedarkan,” imbuhnya.
Terkait migor kategori menengah alias kemasan sederhana, pria ramah itu mengaku juga masih menjadi pembahasan pemerintah. Kelangkaan minyak kemasan itu terjadi karena masih ada kendala ditataran produsen. “Informasinya, produsen minyak kemasan ini masih terkendala dengan kemasan,” jelasnya.
Monitoring distribusi minyak ini akan menjadi fokus pekerjaan pemerintah dalam hal ini satgas pangan. Yakni, memastikan kapasitas dan jumlah distributor yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan minyak tersebut untuk masyarakat. “Jadi kami akan data, jumlah distributor dan kemana minyak tersebut diedarkan,” ujarnya.
Eka menambahkan, beberapa waktu lalu pihaknya bersama tim sudah melakukan pengawasan lapangan. Untuk sementara, tidak menemukan tanda atau kejanggalan dalam fenomena kelangkaan minyak. Toko juga langsung distribusi dengan kebijakan masing-masing. “Misalnya, pakai KTP agar distribusi minyak merata,” tandasnya. (hai/wen)
