Semakin Dekat dengan Pembaca

Supriyono dan Imam Kambali Resmi Di-PAW

TULUNGAGUNG – Penggantian antar waktu (PAW) mantan anggota DPRD Tulungagung yang tersandung kasus kurupsi yakni Supriyono dan Imam Kambali telah dilaksanakan. Dua tokoh baru penggantinya diharapkan menjadi spirit kerja baru untuk lembaga tersebut.

Diketahui, pengganti Supriyono adalah Winarno yang notabenenya memperoleh suara keempat pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan (dapil) I dari partai PDI Perjuangan, yang sesuai aturan bisa menggantikan Supriyono di DPRD Tulungagung. Pelantikan Winarno sebagai PAW termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Nomor 171.407/1461/011.2/2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung yang terbit 28 Desember 2022.

Kemudian, pengganti Imam Kambali adalah Tutut Solihah yang mempunyai perolehan suara kedua di dapil III dari Partai Hanura pada Pemilu 2019 lalu, di bawah Imam Kambali. Peresmiannya mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Nomor 171.407/1459/011.2/2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung yang terbit 28 Desember 2022 lalu.

Secara resmi, keduanya telah menjadi anggota DPRD Tulungagung tatkala Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2019-2024, kemarin (6/1). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono dan dihadiri oleh Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.

“Mereka (Winarno dan Tutut Solihah, Red) merupakan bagian yang melengkapi kelembagaan di DPRD Tulungagung. Maka, dengan dilantiknya hari ini (kemarin, Red) bisa lebih memberikan dorongan spirit kerja lembaga ini,” ujar Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.

Marsono mengamini pelaksanaan PAW untuk Supriyono memang terkesan lama. Itu lantaran pihaknya mencoba untuk tetap patuh dengan regulasi serta segala syarat unsur yang ada. Jargon “pelan tapi pasti” menjadi acuan untuk dikedepankan, daripada buru-buru tetapi malah salah langkah.

“Proses lama tidak ada kaitannya dengan tahun politik sama sekali. Kita memenuhi syarat-syarat yang harus dijalankan,” tegasnya.

Dengan dua orang yang telah di-PAW, praktis saat ini jumlah anggota lembaga tersebut menjadi 49 orang. Itu belum genap. Artinya, masih menyisakan pekerjaan rumah melaksanakan PAW untuk Adib Makarim. Menganai hal itu, Marsono memastikan prosesnya akan tetap dilaksanakan. Namun, belum terlaksanannya PAW bisa jadi karena semua syarat belum terpenuhi dan sebagainya.

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengharapkan kedua orang yang telah dilantik sebagai PAW bisa langsung fokus bekerja agar pelaksanaan pemerintahan di Tulungagung bisa maksimal. Sebagaimana amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa pelaksana pemerintahan di daerah adalah bupati dan DPRD. “Kalau anggotanya lengkap, maka akan semakin solid dalam mengabdi untuk masyarakat,” katanya.

Namun, pelantikan tokoh PAW terhadap anggota DPRD Tulungagung memang harus dilakukan sesuai prosedur yang ada. Itu seperti proses PAW anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi, yakni Adib Makarim, yang diharapkan juga akan ditindaklanjuti dan segera diisi. (nul/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.