TULUNGAGUNG – Meski ramai surat edaran dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, Kantor Kemenag Tulungagung tak melihat banyak perbedaan antara aturan baru dan lama.
Menurut Plt Kasi Pelayanan Haji dan Umrah Kemenag Kabupaten Tulungagung, Supriono, aturan tersebut telah ada sejak tahun 1978 dari keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978.
Dia mengaku, minim sekali perbedaan aturan lama dengan aturan baru mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.
Menurut dia, seperti menjelang salat subuh terkadang ada taklim, dulu maksimal 15 menit, sekarang diperbarui oleh Menag maksimal menjadi 10 menit. “Ketika azan menggunakan suara luar dan ketika salat menggunakan speaker dalam,” tuturnya.
Sejak penetapan pengaturan pengeras suara di masjid dan musala, ada salah satu masyarakat di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, komplain terkait hal tersebut. “Dulu pada tahun 2019 pernah ada satu kasus komplain terkait pengeras suara di masjid dan musala,” jelasnya kemarin (23/2).
Lanjut dia, dari komplain masyarakat tersebut, Kemenag langsung mengambil tindakan dengan menyurati Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian diteruskan ke pemerintahan desa untuk disampaikan kepada pengelola masjid.
Menurut dia, tujuan dari adanya surat edaran pengaturan pengeras suara masjid dan musala merupakan bentuk keharmonisan bermasyarakat dan beragama.
“Rata-rata kalau di wilayah perkotaan itu kan penduduknya padat, jadi bisa terganggu dengan suara dari pengeras suara masjid dan musala,” ujarnya.
Dia menambahkan, tidak ada sanksi terkait kasus penggunaan pengeras suara masjid dan musala. Pihaknya hanya memberikan teguran kepada pengelola masjid dan musala agar dapat mengindahkan aturan tersebut.
“Barangkali kalau ada penduduk di sekitar masjid dan musala sedang sakit, volume suara yang digunakan juga harus dikecilkan,” tandasnya.
Dia menjelaskan, di Kabupaten Tulungagung aturan tersebut telah disosialisasikan ke masjid dan musala melalui KUA dan penyuluh agama. Kemudian, KUA dan penyuluh agama menyosialisasikan edaran tersebut kepada masyarakat melalui majelis taklim maupun modin desa.
“Langkah tersebut diambil agar tidak ada komplain dari masyarakat dalam penggunaan pengeras suara,” pungkasnya. (mg2/c1/din)
