TULUNGAGUNG – Meski pemilu dilaksanakan tahun 2024, tahapan untuk mempersiapkan pesta demokrasi tersebut akan dimulai Juni mendatang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, Susanah mengatakan, sesuai jadwal, tahapan panjang pemilu tahun 2024 harus segera dimulai bulan depan. Namun, kini KPU Tulungagung masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang tahapan dan acuan yang digunakan untuk mengalokasikan anggaran.
“Praktis hari ini kegiatan yang berbasis anggaran tidak bisa dilakukan karena masih menunggu PKPU selesai. Seharusnya PKPU sudah jadi pada akhir Mei atau awal Juni,” katanya.
Dia menjelaskan, tahapan pada tahun 2022 kali ini biasanya dimulai dengan beberapa rapat pimpinan (rapim) dan rapat koordinasi pimpinan pada Juni. Setelahnya akan disusul dengan tahapan verifikasi partai politik (parpol). “Sedangkan untuk pemutakhiran data atau proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri untuk mewujudkan data pemilih yang akurat tetap dilakukan setiap bulan. Terakhir diplenokan pada April kemarin,” katanya.
Setiap hari ada data yang dimutakhirkan, setiap bulan juga menerima masukan-masukan dari masyarakat, namun tidak terlalu signifikan baik tambahan ataupun pengurangan jumlah pemilih. Bekerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) wilayah Tulunggung, mayoritas yang masuk menjadi pemilih adalah para pemilih pemula. Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) seperti meninggal dan juga pindah domisili juga ada, namun dalam jumlah yang sedikit.
“Kalau masyarakat yang pindah dari Tulungagung ke daerah lain itu termasuk TMS, namun ketika berpindah masih dalam satu kabupaten itu pindah data,” katanya.
Dia menjelaskan, jika mengacu pada pemilu tahun 2019 kemarin, tingkat golput di Tulungagung dalam kondisi rendah dan mampu melampaui target. Itu karena target keikutsertaan pemilih secara nasional adalah sekitar 79 persen, sedangkan Tulungagung berada di angka sekitar 85 persen.
“Meskipun tidak mungkin masyarakat untuk memilih 100 persen, karena belum ada sistem yang mendukung seperti pemilih yang golput tidak mendapatkan sanksi. Harapannya agar persentase pemilih untuk tahun 2024 mendatang lebih baik dari tahun 2019,” katanya.
Dia menambahkan, golput bisa ditekan, selain dengan sosialisasi juga bisa melalui partai politik yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. (mg1/c1/din)
