Semakin Dekat dengan Pembaca

Tahapan Pileg dan Pilkada di Tulungagung Tunggu Jadwal Resmi

TULUNGAGUNG – Tahapan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) , pemilihan presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, hingga kini masih belum ada kepastian. Sebab proses rekrutmen komisioner KPU pusat belum tuntas.

“Mungkin akhir Februari sudah selesai tahapan rekrutmen, sehingga memudahkan untuk membuat regulasi tahapan pilpres, pileg, maupun pilkada serentak,” ungkap Komisioner Koordinator Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Tulungagung Much. Amarodin.

Meski demikian, dari rilis pers KPU pusat untuk pileg dan pilpres direncanakan pada 14 Februari dan pilkada serentak 27 November.

Untuk tahapan-tahapan sudah ada beberapa usulan, namun masih berupa draf. Jadi belum ada keputusan resmi. ”Dari kabupaten atau daerah hanya bisa menunggu regulasi pusat. Untuk tahapan tidak beda jauh dengan pelaksanaan agenda politik sebelumnya,” ungkapnya.

Pada tahun ini diperkirakan ada verifikasi partai politik (parpol) dan pembentukan ad hoc untuk penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan. “Masih menunggu jadwal kepastian,” tandasnya.

Dia mengaku, sebelum ada kepastian jadwal tahapan pileg dan pilkada serentak, KPU daerah terus melakukan persiapan termasuk pendanaan.

Pemerintah pusat akan mengalokasikan ke daerah untuk pendanaan pileg dan pilpres ini. Sementara pilkada dari sharing Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Sebab melibatkan pemilihan gubernur.

Sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil, dana dari APBD tingkat II. “Total kebutuhan pilkada sekitar Rp 63 miliar, kita tidak mengusulkan sembarangan, ada parameter yang jadi acuan,” ungkapnya.

Untuk persiapan pendanaan ini sudah komunikasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) baik lewat bupati, sekretaris daerah, badan kesatuan bangsa dan politik (bakesbangpol), serta badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD), maupun DPRD.

Dari pertemuan tersebut memang diharapkan ada saving untuk pilkada mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Agar tidak begitu mepet saat pelaksanaan agenda politik itu. Apalagi jumlah dana tidak sedikit.

Terkait naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) direncanakan tahun akan datang. Sebab, jadwal kepastian untuk tahapan belum ada secara resmi dari KPU pusat. (mg1/c1/din)

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.