KOTA SURABAYA 5 APRIL 2022 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh predikat A atau memuaskan dalam Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk tahun 2021 yang diumumkan oleh KemenPAN-RB hari ini, Selasa (5/4).
Dengan mengantongi skor SAKIP sebesar 83,17 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 tercatat 82,38. Pencapaian ini sekaligus menjadikan tahun kedelapan berturut-turut Pemprov memboyong predikat A untuk hasil evaluasi SAKIP dengan skor yang terus mengalami peningkatan.
Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021 tersebut dilakukan dalam acara SAKIP & RB Award 2021 yang dilakukan oleh MenPAN-RB yang diwakili oleh Sekretaris Menteri Rini Widyantini SH MH, di The Tribata Darmawangsa Jakarta, secara daring pagi ini, Selasa (5/4/2022).
“Alhamdulillah, Jatim kembali mendapatkan predikat A yang berarti memuaskan untuk evaluasi SAKIP tahun 2021. Capaian ini telah diperoleh Jatim berturut-turut sejak tahun 2014 dengan skor yang terus meningkat setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa seluruh jajaran Pemprov Jatim konsisten dalam menerapkan sistem akuntabilitas dalam bekerja di segala lini,” tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi.
Sebagaimana diketahui, ada lima komponen penilaian SAKIP. Pertama adalah Perencanaan Kinerja (30%), menilai kualitas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD), serta keselarasan dokumen perencanaan antar PD.
Kemudian yang kedua, Pengukuran Kinerja (25%) yang memuat penilaian kualitas Indikator Kinerja pada setiap level jabatan, metode pengukuran, dan pemanfaatannya sebagai dasar pemberian reward dan punishment kepada ASN.
Kemudian, komponen yang ketiga adalah Pelaporan Kinerja (15%) yang menilai kualitas informasi atas capaian kinerja serta pemanfaatannya. Dan keempat, Monitoring dan Evaluasi (10%) yang menilai evaluasi kinerja program.
Serta terakhir adalah Capaian Kinerja (20%) yang menilai capaian kinerja sesuai dengan indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD, benchmark dengan pemda lainnya serta prestasi internasional.
Selain itu, untuk hasil evaluasi indeks reformasi birokrasi, Jatim mengantongi nilai 76,71 dengan predikat BB yang mana tahun 2020 tercatat 76,38. Predikat BB untuk Jatim tercatat telah diperoleh selama 5 (lima) tahun berturut-turut dengan skor yang terus mengalami peningkatan.
Komponen penilaian dan hasil menjadi titik berat dalam penilaian reformasi birokrasi terdiri dari aspek pemenuhan dan reform pada 8 area perubahan. Meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara, komponen hasil menitikberatkan pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Opini BPK dan nilai SAKIP), Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan), Pemerintah yang bersih dari KKN (Indeks Persepsi Anti Korupsi), Kinerja Organisasi (Capaian kinerja, kinerja lainnya, survei internal organisasi).
“Untuk reformasi birokrasi, alhamdulillah tahun 2021 ini kami mendapatkan predikat BB. Perlu kami sampaikan bahwa kami memang memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan good governance yang salah satunya diwujudkan dengan reformasi birokrasi. Merit sistem telah berjalan dengan baik di lingkungan Pemprov Jatim, begitu juga pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, dan managemen ASN yang progesional,” tegas Khofifah.
Khofifah menegaskan bahwa seluruh capaian yang telah mampu dipertahankan ini akan dijadikan sebagai bekal pendorong bagi seluruh sistem, program, dan fungsi yang ada di Pemprov Jatim bisa berjalan dengan lebih baik serta memberikan dampak kepada masyarakat Jawa Timur secara luas.
“Pemprov Jatim akan terus mendorong agar prestasi dan capaian ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun tahun mendatang. Begitu pula kabupaten/kota yang berhasil memperoleh predikat yang tinggi agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” tegasnya.
Selain Jawa Timur, terdapat enam kabupaten di Jatim yang juga memperoleh SAKIP kategori A (memuaskan) yakni Kab. Lamongan, Situbondo, Banyuwangi, Ngawi, Gresik, serta Kota Malang. Sedangkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat BB kabupaten/kota di Jatim diraih oleh Kota Surabaya dan Kota Malang serta Kab. Banyuwangi. (*)
Jatim Kembali Jadi Provinsi dengan Siswa Terbanyak yang Diterima SNMPTN Tahun 2022
Prestasi Membanggakan Tiga Tahun Berturut-turut
SURABAYA 5 APRIL 2022- Jawa Timur kembali menjadi provinsi peringkat pertama dengan jumlah siswa terbanyak yang dinyatakan diterima dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022.
Ini merupakan tahun ketiga berturut-turut Jatim menjadi provinsi peringkat pertama jumlah siswa terbanyak lulus SNMPTN.
Sebagaimana diketahui, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah mengumumkan hasil SNMPTN tahun 2022 pada Selasa (23/3) lalu. Hasilnya, sebanyak 120.463 siswa diterima SNMPTN 2022.
Jika diperingkat berdasarkan provinsi, Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak diterima dalam SNMPTN 2022, yakni sebanyak 17.807 siswa atau mencapai 20,15 persen dari total 88.375 pendaftar.
Di urutan kedua ada provinsi Jawa Barat dengan jumlah peserta yang diterima sebanyak 11.929 siswa atau 12,63 persen dari total pendaftar yaitu 94.471 siswa.
Kemudian di urutan ketiga, ada Jawa Tengah dengan jumlah yang diterima sebanyak 9.762 siswa atau 13,48 persen dari total pendaftar sebanyak 9.762 siswa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga dengan capaian ini dan mengapresiasi seluruh pihak yang membantu sehingga prestasi ini bisa diraih Jatim. Utamanya guru dan kepala sekolah yang telah membimbing siswanya dalam memilih peluang jurusan di berbagai perguruan tinggi favorit. Tentu kerja keras orang tua dan siswa juga sangat menentukan.
“Alhamdulillah, kabar ini sangat menggembirakan dan membanggakan karena Jatim mampu menempati peringkat pertama untuk jumlah siswa terbanyak yang diterima di SNMPTN 2022. Dan, ini menjadi tahun ketiga berturut-turut, karena peringkat yang sama juga diraih Jatim di tahun 2021 dan 2020. Bahkan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun,” ungkap Khofifah, Selasa (5/4) di Gedung Negara Grahadi.
Merujuk data dua tahun sebelumnya, di tahun 2021 jumlah siswa Jatim diterima SNMPTN sebanyak 16.998 siswa dan di tahun 2020 jumlahnya sebanyak 13.803 siswa. Selama dua tahun tersebut, Jatim juga menempati peringkat pertama nasional untuk jumlah siswa terbanyak yang diterima di jalur SNMPTN.
Tak sampai di sana, dalam penerimaan jalur SNMPTN tahun 2022 ini, Jawa Timur juga menjadi daerah tertinggi yang siswanya diterima jalur SNMPTN 2022 melalui KIP-Kuliah, yaitu sebanyak 4.391 peserta.
Disusul Aceh dengan 2.867 peserta. Selanjutnya Jateng dengan 2.540 peserta. Kemudian Jabar dengan 2.534 peserta KIP-K. Terakhir Sumatera Utara ada 2.388 peserta.
Mantan Menteri Sosial ini pun, berharap mereka yang dinyatakan lulus SNMPTN di jalur KIP-K dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa meraih masa depan yang lebih cerah dan mengangkat ekonomi keluarga menjadi lebih sejahtera.
“Siswa yang diterima melalui jalur KIP-K semoga dapat terus berprestasi sehingga mampu membanggakan keluarga sekaligus mengangkat derajat keluarga. Dengan begitu, setelah lulus nanti dan bekerja, mereka bisa membantu keluarga menjadi lebih sejahtera,” ujarnya.
Dilanjutkan Khofifah, jalur KIP-Kuliah menjadi peluang bagi siswa kurang mampu untuk terus berprestasi dengan melanjutkan studi di perguruan tinggi. Dengan memanfaatkan program tersebut, calon mahasiswa dapat kuliah di PTN favorit manapun yang dikehendaki dengan biaya dari pemerintah.
“Saya ucapkan selamat kepada semua calon mahasiswa baru asal Jatim yang diterima. Kepada semua guru, kepala sekolah, orang tua murid, serta para siswa secara khusus saya menyampaikan terima kasih,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi menambahkan sejak tiga tahun terakhir (2020-2022) ada penambahan jumlah pendaftar dalam SNMPTN sebanyak 14.893 siswa. Sedangkan penambahan jumlah pendaftar yang diterima sebanyak 4.004 siswa. Dengan kata lain penambahan persentase yang diterima sebanyak 1,37 persen.
