KABUPATEN BLITAR – Belanja besar tampaknya dikeluarkan pemerintah tahun depan. Bahkan, rencana hibah kendaraan untuk menangani masalah persampahan di desa terpaksa dipinggirkan.
Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Blitar, tahun anggaran 2023, pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup (DLH) mengusulkan anggaran untuk pengadaan kendaraan roda tiga bagi desa. Namun, karena dirasa masih ada kebutuhan yang lebih mendesak usulan tersebut dianulir oleh wakil rakyat.
“Kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur tahun depan sangat besar, makanya rencana hibah kendaraan ini belum bisa disetujui,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib.
Dari proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp 2,3 triliun 2023, ada lebih dari Rp 130 miliar yang rencananya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Mayoritas duit negara ini akan digunakan untuk pembangunan di wilayah Blitar Selatan.
Hal ini memang cukup logis, mengingat tahun ini ada banyak kerusakan infrastruktur akibat bencana alam. Selain itu hampir dua tahun infrastruktur di daerah tidak mendapatkan perhatian karena pandemi Covid-19. Alhasil, kerusakan infrastruktur kian parah karena tanpa penanganan. “Masih ada banyak yang lebih prioritas ketimbang hibah kendaraan,” tegasnya.
Wacana hibah kendaraan untuk desa ini juga sudah masuk telinga pemerintah desa. Kendati hanya sebatas rumor, hal ini juga disambut baik. Sebab, selama ini anggaran yang ada di desa tidak begitu fleksibel untuk dimanfaatkan. “Kami dengar juga begitu ada rencana hibah kendaraan, tapi nggak tahu kalau ternyata itu tidak jadi direalisikan,” ucap Kepala Desa Kemirigede, Hari Purnawan.
Kemampuan keuangan desa rata-rata lebih dari Rp 1 miliar pertahun. Selain dana desa (DD), ada alokasi dana desa (ADD) yang menjadi sumber pendapatan desa. Sayangnya penggunaan anggaran ini sudah ditentukan. Misalnya, untuk bantuan langsung tunai (BLT) DD, pemberdayaan masyarakat dan beberapa kepentingan strategis lainnya. “Tahun depan ini sudah masuk tahun politik, suhunya lebih sensitive. Jadi wajar kalau usulan hibah ini tidak begitu diperhatikan,” ucap salah seorang politisi yang enggan namanya dikorankan.
Pantauan Jawa Pos Radar Blitar, pada tahun anggaran 2022, pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk belanja hibah sekitar Rp 50 miliar. Namun hingga akhir November ini, realisasi belanja hibah ini masih sekitar 55 persen. (hai/wen)
