Semakin Dekat dengan Pembaca

Tak Masuk APBD 2023, Pemkab Cari Dukungan Dana ke Provinsi Tangani Tanah Gerak

KABUPATEN BLITAR – Kebutuhan penanganan warga terdampak tanah gerak di Bumi Penataran ternyata belum tercover Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Sebagai alternatif, pemerintah daerah mengusulkan anggaran untuk pembangunan hunian sementara (huntara) ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Karena belum bisa dicover APBD 2023, makanya kami ajukan ke provinsi Jatim,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Ivong Berrtyanto.

Menurut dia, ada banyak kepentingan yang harus diakomodasi oleh pemerintah daerah. Hal itu juga sudah melalui serangkaian tahapan pengusulan jauh hari sebelumnya. Sebaliknya, perencanaan untuk penanganan bencana tanah gerak ada relatif mepet. Karena itulah, tidak bisa dimasukkan dalam kebutuhan belanja di tahun anggaran 2023.

Informasi terbaru, ada lebih dari 130 hunian terdampak tanah gerak yang harus direlokasi. Itu tersebar di empat desa di tiga kecamatan. Yakni, Desa Purworejo, Kecamatan Wates; Desa Balerejo dan Desa Kalitengah, Kecamatan Panggungrejo; dan Desa Maron, Kecamatan Kademangan.

Langkah penanganan warga terdampak tanah gerak ini tidak jauh beda dengan penanganan tanah gerak di Desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan. Enam orang warga direlokasi dan diberi bantuan untuk membangun huntara. Jumlah bantuan pemerintah sebesar Rp 50 juta perkepela keluarga (KK).

Ivong mengatakan, pemerintah terus mengupayakan anggaran untuk penanganan warga terdampak tanah gerak. Selain Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), pemerintah daerah juga sudah mengusulkan dukungan pendanaan dari pemprov Jawa Timur. “Kalau ke BNPB sepertinya agak susah, karena ada banyak peristiwa bencana, seperti di Cianjur dan Lumajang,” terangnya.

Meski begitu, pihaknya optimistis ada dukungan dari pemprov Jatim. Sebab, beberpa waktu lalu sudah ada sinyal untuk memberikan bantuan tersebut. Sayang bantuan tersebut tidak jadi diterima karena terlalu mepet dengan tutup buku tahun anggaran 2023. “Waktunya sudah mepet, kondisi cuaca juga seperti ini, sangat berisiko nanti malah tidak selesai, ” katanya.

Karena itu, pihaknya kembali mengusulkan kebutuhan huntara tersebut ke pemprov Jatim. Pihaknya optimisitis, kepentingan penanganan warga terdampak tanah gerak ini bisa direalisasikan di awal tahun anggaran 2023 mendatang. “Total yang kami usulkan ada 138 rumah, tapi yang disetujui berapa kami belum bisa pastikan,” tuturnya.

Menurut dia, akan ada verifikasi lapangan oleh pemerintah provinsi sebelum pencairan bantuan untuk warga terdampak. Sejalan dengan hal itu, pihaknya hanya bisa berdoa dengan harapan tidak ada tambahan atau hunian rusak lain karena fenomena tanah gerak ini. “Dampak bencana alam ini dinamis,” tandasnya. (hai/wen)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.