TRENGGALEK- Pemkab Trenggalek harus memikirkan kesejahteraan nasib para guru di wilayahnya. Pasalnya, dimungkinkan tidak semua guru tidak tetap (GTT) yang telah mengabdi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahun depan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bupati Trenggalek, Moch. Nur Arifin.
Dia menambahkan, saat ini pemkab akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para GTT yang telah mengabdi dan mengisi kekosongan guru akibat banyak yang pensiun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajukan mereka agar bisa diangkat menjadi P3K guru, sesuai regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. “Karena itu, saat ini telah dilakukan berbagai pertemuan guna membahas proses pengangkatan GTT menjadi P3K itu,” katanya.
Dia melanjutkan, kendati demikian pada prosesnya nanti ada beberapa GTT yang tidak bisa diangkat menjadi P3K. Sebab, ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh para GTT tersebut, salah satunya dalam hal usia. Hal tersebut berdasarkan data yang didapat ada GTT yang telah berusia di atas 59 tahun, padahal persyaratan usia maksimal agar bisa diangkat adalah 59 tahun. Kendati demikian, pemkab akan tetap memperjuangkan terkait kesejahteraannya. “Namun untuk seperti apa pemberian kesejahteraan, kami belum bisa mengatakan, sebab perlu dilakukan pembahasan terkait hal tersebut,” katanya.
Pemkab telah membuka sekitar 975 formasi untuk alokasi P3K guru tahun ini, dari lebih dari 1.000 formasi yang diusulkan ke pemerintah pusat. Saat ini proses rekrutmen P3K tersebut telah berjalan. Dalam prosesnya mengutamakan para guru yang mengikuti seleksi tahun sebelumnya, yang dinyatakan telah lulus passing grade (PG) tetapi belum mendapatkan formasi. Selain itu, juga diprioritaskan bagi mereka para eks GTT kategori II yang telah ikut seleksi tetapi belum lulus PG.
Dimungkinkan, mereka yang masuk dalam kategori tersebut akan ter-cover semuanya. Dengan begitu, sisa formasi lainnya akan diisi oleh GTT yang telah memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kami akan terus berupaya untuk meng-cover kebutuhan yang ada sehingga akan terus memperjuangkannya,” jelas Ipin. (jaz/c1/rka)
