Semakin Dekat dengan Pembaca

Tak Semua Kerusakan Infrastruktur Ditangani Pemkab

KABUPATEN BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tampaknya tidak akan memperbaiki semua kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi pertengahan Oktober lalu. Sebab, sebagian titik kerusakan diklaim menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

“Untuk kerusakan infrastruktur jalan hanya penanganan sementara yang ada di Buk Unut. Lantaran ada bahu jalan yang rusak karena talutnya rusak,” ujar Kabid Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Prasetyo.

Menurut dia, perbaikan talut ini bukan menjadi wilayah pemerintah daerah. Namun, BBWS Brantas yang seharusnya melakukan perbaikan kerusakan pada sarana irigasi tersebut. Pihaknya juga memastikan, kerusakan bahu jalan di lokasi tersebut sudah ditangani beberapa waktu lalu. “Sekarang sudah bisa digunakan lagi,” imbuhnya.

Diketahui, ada sejumlah talut jaringan irigasi yang jebol akibat banjir pertengahan Oktober lalu. Tak hanya itu, sejumlah jembatan juga rusak bahkan menutup akses masyarakat.

Prasetyo membenarkan, kerusakan infrastruktur dampak banjir paling banyak ada di bidang jembatan dan sumber daya air. Misalnya, talut di Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, yang diprediksi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Menurut dia, tidak semua kerusakan infrastruktur ini menjadi kewajiban pemerintah daerah. Itu tergantung kelas, status infrastruktur, atau jaringan irigasi. Begitu juga, talut di Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, yang jebol karena derasnya banjir bandang. “Sebagian juga menjadi kewenangan BBWS Brantas,” katanya.

Sebelumnya, Prasetyo juga mengungkapkan ada 30 titik kerusakan akibat bencana hidrometeorologi ini. Lokasi kerusakan tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Blitar selatan. Seperti, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Wonotirto, dan Kecamatan Wates.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ivong Berttyanto pernah mengatakan, pemerintah sudah menetapkan tanggap darurat bencana pasca banjir ini. Dengan begitu, pos anggaran belanja tak terduga (BTT) bisa digunakan. Namun, penanganan dengan anggaran ini hanya bersifat sementara saja. “Anggaran itu bisa digunakan untuk belanja material dan logistik,” terangnya. (hai/c1/wen)

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.