Semakin Dekat dengan Pembaca

Tatang Ngeyel Tak Mau Jadi Penduduk Bui, Begini Alasannya

TRENGGALEK – Proses hukum terhadap Tatang Istiawan Witjaksono (TI) bagai menuju ujung cakrawala. Pasalnya terpidana kasus korupsi penyertaan modal Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Trenggalek untuk membentuk PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) enggan mengaku bersalah. Bahkan terpidana korupsi senilai Rp 7,3 miliar tersebut masih melakukan upaya hukum.

Hal tersebut terlihat saat Kejari Trenggalek hendak melakukan eksekusi pada Jumat (4/11) lalu terpidana mengatakan bakal mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sebab dalam perkara yang menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Trenggalek tahun anggaran 2007 tersebut, terpidana masih bersikukuh tidak bersalah. “Setelah mendapatkan pernyataan itu, kami tidak gentar dan mempersilahkan jika memiliki bukti-bukti baru, sebab dia (terpidana Tatang – red) memiliki hak untuk PK,” ungkap Kajari Trenggalek Masnur.

Dia menambahkan, kendati demikian hal tersebut tidak menghalangi jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana. Sehingga saat ini, terpidana mendekam di balik jeruji besi Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng. Pemilihan lokasi eksekusi di lokasi tersebut guna untuk mempermudah proses penahanan, mengingat hingga saat ini terpidana masih menjalani pengobatan akibat penyakitnya. “Baik ditahan di sini (Rutan Kelas II B Trenggalek – red) atau di Medaeng, sama saja terpidana menjalani masa hukuman, karena sama-sama rutan,” katanya.

Sehingga terhitung ketika dieksekusi berarti Tatang telah menjalani masa hukuman. Dalam kasus tersebut berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA), nomor 2687 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 21 Juli 2021 lalu terpidana dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun. Selain itu juga dijatuhi denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Selain itu juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 3,3485 miliar dengan subsider tiga tahun penjara. Sehingga hal tersebut secara otomatis membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonis bebas TI bebas.

Sedangkan terkait lamanya proses eksekusi terhadap terpidana karena sejak putusan jaksa belum menerima salinan putusan secara lengkap. Sehingga saat itu yang diterima masih sebatas petikan putusan Kasasi. “Kami belum bisa melakukan eksekusi sebelum menerima salinan putusan lengkap, makanya itu yang membuat menjadi penghambat,” jelas Masnur. (jaz/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.