Semakin Dekat dengan Pembaca

Teknis Sertifikasi Guru 2023 Masih Menunggu Status Kementrian Pusat

KOTA, Radar Tulungagung – Hingga kini belum terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan serifikasi guru tahun 2023. Pelaksanaan sertifikasi tahun 2023 ini tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan sertifikasi di tahun-tahun sebelumnya. Diketahui, jumlah guru dengan sertifikasi di Tulungagung mencapai 7.500 tenaga pendidik.

Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tulungagung, Ardian Candra mengatakan, itu sama halnya dengan pelaksanaan sertifikasi guru di tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, pelaksanaan sertifikasi guru di tahun 2023 ini tetap mengikuti petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari kementerian. “Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tetap mengikuti juklak juknis dari kementerian pusat,” jelasnya kemarin (19/1).

Hingga kini, pihaknya masih belum menerima secara resmi perihal mekanisme sertifikasi guru di tahun 2023. Namun, berdasarkan pengamatan, pelaksanaan teknis sertifikasi guru tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan sertifikasi sebelumnya. “Sampai kini, kami belum menerima secara resmi tentang mekanisme sertifikasi guru di tahun 2023 ini. Akan tetapi, mekanisme sertifikasi guru tidak akan jauh dari mekanisme di tahun sebelumnya,” ucapnya.

Diketahui, jumlah guru sertifikasi di Tulungagung ada 7.500 tenaga pendidik. Secara rinci, guru sertifikasi berstatus non-ASN ada 1.500 tenaga pendidik dan sisanya merupakan guru berstatus ASN. “Itu jumlah keseluruhan mulai dari PAUD, SD, dan SMP ada 7.500 tenaga pendidik. Non-ASN ada 1.500 dan sisanya guru dengan status ASN,” ungkapnya.

Kemudian untuk upah, tenaga pendidik dengan sertifikasi guru akan mendapatkan tunjangan profesi. Diketahui, apabila tenaga pendidik tersebut berstatus ASN, maka akan mendapatkan besaran tunjangan sebesar satu kali gaji. “Kalau yang non-ASN itu seingat saya mendapatkan tunjangan profesi sebesar Rp 1,5 juta,” jelasnya.

Untuk mendapatkan sertifikasi guru, tenaga pendidik baik ASN maupun non-ASN diwajibkan mengampu kewajiban mengajar sebanyak 24 jam atau memenuhi kebutuhan rasio di lembaga pendidikan masing-masing.

Terkait pemenuhan kebutuhan rasio beban mengajar tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan mengajar pada masing-masing lembaga. “Jadi tidak harus mengambil jam mengajar ke sekolah lain. Selama kebutuhan rasio mengajar di lembaga itu ada,” tutupnya. (mg2/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.