Semakin Dekat dengan Pembaca

Tetap Alokasikan Anggaran Covid-19

KOTA BLITAR – Status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Bumi Penataran resmi dicabut. Kepastian ini tak lepas dari kasus harian Covid-19 yang terus melandai. Meski begitu, dinas kesehatan (dinkes) memastikan tetap mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kepala Dinkes Kabupaten Blitar dr Christine Indrawati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 200 juta yang bersumber dari APBD. Anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, virus Korona belum sepenuhnya hilang dan berpotensi menjangkit masyarakat. “Perlu diingat bahwa WHO (World Health Organization) belum mencabut status pandemi sehingga harus tetap waspada,” ujarnya kemarin (3/1).

Anggaran ratusan juta itu untuk belanja keperluan pencegahan pagebluk Korona. Di antaranya, perlengkapan jarum suntik, vaksinasi, hingga alat tes usap (swab). Selain itu, dinkes bakal mengalokasikan anggaran penanganan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). Pembiayaan ini bukan hanya untuk pasien yang bergejala pascavaksin Covid-19, melainkan juga vakinasi lainnya.

Nilai anggaran tersebut tidak jauh berbeda dengan 2022 lalu. Yakni berkisar antara Rp 200 hingga Rp 300 juta. Menurutnya, ada beberapa bahan medis kategori habis pakai pengadaan tahun lalu yang masih bisa dimanfaatkan untuk tahun ini. “Itu sebagai antisipasi apabila ada lonjakan kasus. Namun, sepanjang tahun lalu kasusnya sangat rendah. Tapi, itu juga jangan dianggap sepele,” imbuh perempuan berkaca mata ini.

Pihaknya menyadari bahwa pencabutan PPKM turut membuat masyarakat lebih bebas. Terutama dalam beraktivitas di luar ruangan hingga mengadakan kegiatan berkerumun. Namun, masih ada sejumlah pekerjaan rumah alias PR yang perlu dituntaskan. Yakni, soal layanan vaksinasi.

Untuk diketahui, cakupan vaksinasi dosis satu dan dua di Kabupaten Blitar sudah cukup maksimal. Namun, itu belum diimbangi dengan capaian vaksinasi booster. Hingga Senin (2/1) lalu, capaian vaksin booster baru sekitar 22,4 persen.

Dinkes mengimbau masyarakat khususnya lansia untuk segera melengkapi dosis vaksin agar kekebalan tubuh maksimal. “Persentase capaiannya masih jauh. Bahkan, cakupan vaksinasi kami ranking 5 di Jawa Timur. Kegiatan vaksinasi masih kami dorong di puskesmas dan faskes lainnya,” terangnya.

Sebagian besar masyarakat menyambut positif pencabutan status PPKM. Salah satunya adalah Budi Winarta, warga Desa/Kecamatan Kanigoro. Pencabutan itu berdampak baik pada perekonomian masyarakat. “Karena sudah dua tahun lebih, bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Bisa stres. Ya, semoga kehidupan kembali normal,” harapnya. (luk/c1/sub)

Leave A Reply

Your email address will not be published.