Semakin Dekat dengan Pembaca

Tiga Opsi Kenaikan UMK Tulungagung 2023, Usai Terbit Permenaker 

TULUNGAGUNG- Upah minimum kabupaten (UMK) Tulungagung yang sebelumnya  diusulkan terjadi kenaikan 4,16 persen dari tahun sebelumnya, batal. Dengan dasar yang baru, kemungkinan kenaikan UMK bisa mencapai 7,86 persen.

Sebenarnya, UMK Tulungagung untuk tahun 2023 mendatang sudah dibahas dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah atau tripartit. Dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, telah disepakati kenaikan UMK di Tulungagung sebesar 4,16 persen dari tahun sebelumnya. Kesepakatan tersebut telah diusulkan Bupati Tulungagung kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk dipertimbangkan.

Meski tahapannya terbilang sudah jauh, tetapi munculnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 membuat usulan sebelumnya harus gugur. Karena itu akan dilakukan penyesuaian perhitungan kembali dengan didasarkan pada Permenaker tersebut.

“Kita harus menyesuaikan, yang kemarin kenaikan UMK 4,16 persen akan direvisi. Keluarnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 pada 16 November, padahal pada 15 November UMK Tulungagung sudah kita tetapkan,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Agus Santoso.

Maka selanjutnya, dewan pengupahan Tulungagung akan melakukan diskusi lagi untuk membahas UMK Tulungagung tahun 2023. Dari hitungan sementara yang dilakukan berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, terdapat tiga kemungkinan kenaikan UMK Tulungagung. Pertama, UMK tahun depan naik 7,15 persen atau bertambah Rp 145.099,14 dari tahun kemarin. Kedua, UMK naik sebesar 7,47 persen atau bertambah Rp 151.593,09 dari tahun lalu. Ketiga, UMK Tulungagung naik 7,86 persen atau Rp 159.507,59 dari tahun 2022.

“Perhitungan tersebut sesuai dengan kaidah kenaikan tidak melebihi 10 persen,” ujar Agus, sapaan akrabnya.

Diakui, kenaikan UMK yang baru memiliki rentang jauh daripada usulan sebelumnya. Dengan begitu,  justru membuatnya khawatir pada pembahasannya nanti akan menemukan jalan tidak mudah. Pasalnya, kenaikan UMK yang tinggi memang bagus untuk para karyawan, tetapi para pengusaha bisa saja tidak menginginkan hal tersebut.

Di sisi lain, pekerja dan pengusaha ini sebenarnya saling membutuhkan. Pun, keduanya merupakan aset dari Tulungagung yang harus sama-sama dilindungi, salah satunya melalui keberadaaan UMK Tulungagung.

“Pertanyaannya, para pengusaha ini keberatan atau tidak dengan kenaikan antara 7,15 sampai 7,86 persen ini? Karena pada prinsipnya, penentuan UMK ini mempertemukan keinginan dua pihak, maka harus hati-hati,” katanya.

“Mudah-mudahan tidak ada gejolak. Yang diharapkan adalah pengertian dari masing-masing pihak,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, kalaupun nanti ada permasalahan di dalam pembahasan UMK oleh dewan pengupahan, maka perwakilan pengusaha maupun pekerja bisa berkoordinasi dengan pengurus organisasi di tataran pusat untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Daerah hanya melaksanakan pembahasan dan melaporkan hasil yang didapatkan.

Dia menegaskan, sebelum pembahasan yang dilakukan oleh dewan pengupahan selesai, jumlah UMK Tulungagung belum bisa dipastikan. Saat ini pun pihaknya tengah meminta data angka inflasi yang ada di Tulungagung secara tertulis dari tim pengendalian inflasi daerah (TPID). Guna dijadikan salah satu pertimbangan dalam perhitungan UMK di Kota Marmer ini.

“Data inflasi yang digunakan juga berpengaruh terhadap UMK, apakah dari provinsi ataukah dari daerah masing masing. Kita tunggu data inflasi daerah, kemudian pembahasan dewan pengupahan akan dilaksanakan,” tuturnya.

Sementara untuk waktu penetapan upah minimum oleh gubernur juga mengalami perubahan. Yakni, sebelumnya upah minimum provinsi (UMP) diumumkan paling lambat 21 November, kemudian diundur menjadi paling lambat 28 November 2022. Lalu, penetapan UMK yang sebelumnya paling lambat 30 November diundur menjadi paling lambat 7 Desember 2022. (mg1/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.