SURABAYA – Penanganan konflik sosial 2021 di Provinsi Jawa Timur dianggap terbaik oleh Kemendagri. Karena itu, Provinsi Jatim kembali diganjar sebagai provinsi terbaik Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktur Jenderal Politk dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Dr Bachtiar MSi saat Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 yang dilaksanakan hari ini, Kamis (24/3), di Royal Hotel Bogor.
Raihan penghargaan ini sekaligus menjadikan Provinsi Jatim tiga tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik penanganan konflik sosial tingkat nasional. Dimana prestasi serupa juga diraih Jatim di tahun 2019 dan juga di tahun 2020.
Atas raihan prestasi ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa capaian ini merupakan wujud dan hasil dari jalinan strong partnership yang telah dibangun selama ini.
Sebagaimana diketahui Tim Terpadu penanganan konflik sosial di Jatim dinahkodai oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, bersama-sama dengan Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati Jatim, Kabinda Jatim, Para Ulama, Tokoh Agama dan elemen masyarakat.
“Alhamdulillah, prestasi ini adalah hasil dari kesolidan, strong partnership, harmonious collaboration yang terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, para ulama, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat sehingga di Jawa Timur bisa terjadi suasana yang aman dan kondusif,” ucap Gubernur Khofifah.
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri terkait hasil evaluasi pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2021, terdapat 10 provinsi terbaik dengan urutan sebagai berikut.
Terbaik pertama ditempati provinsi Jawa Timur. Yang kemudian dilanjutkan berturut-turut adalah provinsi Aceh, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, DIY Jogjakarta, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Riau dan DKI Jakarta.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, setiap daerah tentu memiliki permasalahan dan juga dinamika masing-masing. Namun bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bergantung pada pola penanganan dan kerjasama yang kuat antar berbagai elemen strategis.
Termasuk di Jawa Timur, menurut Khofifah stabilitas dan keamanan yang kondusif di Jawa Timur tidak akan bisa terwujud tanpa ada sinergitas yang kuat antar elemen, komunikasi yang berjalan dua arah, dan juga langkah yang berseiring dalam menangani setiap dinamika yang terjadi di Jawa Timur.
“Setelah tiga tahun berturut-turut meraih penghargaan ini, insya Allah tidak akan membuat kita menjadi jumawa. Sebaliknya, justru akan menambah semangat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jatim untuk kian waspada dalam menghadapi tantangan ke depan,” tambah Gubernur Khofifah.
Sementara itu, dalam arahannya, Dirjen Polpum Kemendagri Dr Bachtiar MSi menyampaikan apresiasinya bagi seluruh daerah yang telah optimal dalam melakukan penanganan konflik sosial.
Selain itu ia menuturkan bahwa rakornas ini ditujukan untuk membagun sinergi dan keterpaduan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial khususnya dalam menghadapi pemilu ke depan. Dikatakannya, yang perlu mendapat perhatian bersama yaitu, semua Kepala Daerah harus mendukung kebijakan terkait penanganan konflik sosial.
“Sehingga perlu mendapat perhatian dan sinergi dari lembaga/instansi/OPD terkait dalam hal ini TNI dan Polri untuk turut serta mendorong Kepala Daerah agar mendukung kinerja Tim Terpadu Penaganan Konflik Sosial. Dengan cara bersama-sama melakukan audiensi dengan Kepala Daerah terkait urgensi peran dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial,” tegasnya.
Selain itu, menyongsong gelaran kompetisi politik menjelang penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, ia meminta seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi lebih awal khususnya terkait potensi konflik sosial yang akan muncul.
“Mari bersama-sama mengawal susksesnya Pemilu serentak 2024, hingga terpilihnya Presiden, DPR dan juga MPR,” tegasnya. (biro admin pimpinan pempro jatim/and)
