Semakin Dekat dengan Pembaca

Tiongkok Investasi Rp 16 Triliun untuk Bangun PLTB di Blitar Selatan

KOTA BLITAR – Tiongkok tampaknya tertarik menginvestasikan modalnya di Wilayah selatan Bumi Penataran. Tak kurang dari Rp 16 triliun rencananya diinvestasikan untuk proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

“Saat ini masih dalam tahap studi kelayakan. Beberapa waktu lalu, kami ikut melihat aktivitas feasibility study (FS) tersebut,” ujar Kabid Pengendalian, Pelaksanaan, Penamanam Modal, dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar, Abdul Salam.

Wacana pembangunan PLTB ini konon tidak hanya dilakukan di wilayah Bumi Penataran. Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek juga masuk dalam incaran investasi dari Tiongkok tersebut.

Salam mengatakan, survei lokasi pembangunan kincir PLTB tersebut ada di wilayah Kecamatan Wonotirto. Tak kurang dari 100 kincir rencananya dibangun di wilayah Kabupaten Blitar. “Kalau studi lapangannya baru sekali, tapi kalau rapat koordinasi sudah beberapa kali dilakukan,” terangnya.

Wilayah selatan Blitar ini mayoritas masuk kawasan hutan. Salam juga membenarkan hal tersebut. Namun, karena proses perizinan yang dinilai terlalu ribet, pemodal memilih untuk memanfaatkan lahan milik masyarakat. Dengan catatan, memenuhi kriteria pembangunan kincir angin. Misalnya, dari sisi kecepatan angin yang nanti menjadi faktor utama menggerakkan kincir. “Kalau pakai lahan Perhutani, izinnya kan sampai kementerian. Itu dinilai terlalu panjang,” ucap Salam.

Menurutnya, sementara wilayah Wonotirto yang menjadi spot paling strategis untuk dibanguni kincir angin. Itu karena wilayah ini memiliki ketinggian yang dinilai ideal. “Rencana 100 kincir angin itu tidak ditempatkan di wilayah Wonotirto saja. Kemungkinkan bangun satu kincir dulu untuk melihat kelayakannya. Misalnya nanti ada kecamatan lain yang juga bagus, kemungkinan bisa jadi dibangun juga,” katanya.

Salam menuturkan, posisi pemerintah daerah dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) ini hanya sebatas memfasilitasi. Sebab, area yang digunakan untuk kegiatan investasi ini bukan lahan pemerintah daerah.

Fasilitasi ini meliputi pendampingan saat terjadi kerja sama antara investor dan pemilih lahan. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada beberapa lahan milik warga yang nanti terdampak kegiatan PMA asal Tiongkok tersebut. “Kami hanya sebatas fasilitasi. Jangan sampai nanti masyarakat dirugikan,” tegasnya.

Investor asing hanya bersinggunan dengan pemerintah daerah saat mengurus persyarakatan dasar. Misalnya, izin mendirikan bangunan. “Itu persyaratan dasarnya mendirikan usaha, misalnya persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF). Kalau online single submission (OSS)-nya tetap ke pusat, yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” tandasnya. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.