Semakin Dekat dengan Pembaca

TK Batik Tak Gentar Melawan Pemkab Tulungagung dalam Sengketa Tanah

TULUNGAGUNG – Dalam sengketa TK Batik yang masih berjalan alot, Koperasi Batik Tulungagung (BTA) tak gentar hadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dalam peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (PK).

“Legalitas TK Batik yang menjadi aset Pemkab Tulungagung sejak tahun 2001, namun kita yang menempati dan mengelola sejak tahun 1957  tidak diberitahu sampai tahun 2014,” terang Ketua Yayasan TK Batik Tulungagung, Moch Chamim Bardus Zaman saat ditemui kemarin (23/3).

Hal itu pun terungkap karena adanya surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yakni, adanya temuan pemeriksaan manajemen aset Pemkab Tulungagung yang digunakan pihak lain tanpa didukung adanya perikatan.

Dengan tanpa ada pemberitahuan bahwa aset yang ditempati selama puluhan tahun sudah dilegalkan menjadi aset Pemkab Tulungagung terhadap pengurus, dinilainya merupakan sebuah kesewenangan pemkab terhadap Yayasan TK Batik Tulungagung.

Mantan Ketua DPRD Tulungagung ini melanjutkan, setelah mengetahui bahwa TK Batik sudah dilegalkan sebagai aset Pemkab Tulungagung, maka sejak tahun 2014 sampai 2019 pihaknya terus mencari tahu bukti autentik pendukung bahwa TK Batik merupakan aset pemkab. Dia menganggap bahwa TK Batik ini adalah peninggalan dari terdahulu yang harus dipertahankan.

“Sudah melayangkan surat ke beberapa instansi terkait, namun tidak pernah mendapatkan jawaban atas bukti autentik yang dimaksud. Padahal, saya tahun 1996 sudah mencoba melegalkan TK Batik ini menjadi aset kita, namun waktu itu tidak dapat direalisasikan. Itulah yang membuat saya heran waktu itu, kenapa moro-moro TK Batik ini menjadi aset Pemkab Tulungagung,” jelasnya.

Untuk proses yang sedang berjalan kini, lanjut dia, tetap teguh dengan tuntutan awal bahwa TK Batik ini harus dibatalkan sebagai aset Pemkab Tulungagung.  Dibuktikan dengan permohonan pembatalan sertifikat kepada Badan Pertanahan  (BPN) Jawa Timur (Jatim).

“Saya yakin akan memenangkan sengketa ini, karena pada tahap pertama di pengadilan, semua tuntutan kita diterima tanpa ada satu pun yang ditolak. Serta didukung dengan tahap kasasi yang juga kita menangkan,” tegasnya.

Dia mengatakan, selama TK Batik ini berdiri sejak tahun 1957, pendahulu TK Batik dan pihaknya sampai kini juga terus menjaga dan mengurus TK Batik ini tanpa ada pengalihan fungsi. Bahkan setiap tahunnya juga terus melakukan kewajiban membayar pajak kepada negara.

“Jika dalam peninjauan kembali di MA nanti belum menemui titik temu, kami siap untuk mengambil langkah lanjutan bila diperlukan,” tegas pria yang beralamat di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Tulungagung akan melakukan PK ke MA terkait sengketa aset di TK Batik. Sengkata lahan di lembaga pendidikan tersebut menjadi kasus yang alot antara pemkab dengan Koperasi Batik Tulungagung.

 

Sengketa berawal dari klaim Pemkab Tulungagung yang memasukkan lahan TK Batik sebagai aset daerah. Namun, Koperasi Batik merasa dirugikan dan menyatakan lahan itu adalah miliknya dan bukan aset milik Pemkab Tulungagung. Langkah yang diambil Koperasi Batik selanjutnya adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.
“TK Batik ini adalah aset pemerintah yang harus dipertahankan,” terang Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.

Dia meyakini bahwa TK Batik adalah aset yang dimiliki Pemkab Tulungagung, tepatnya di area sekitar Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung. (mg1/c1/din)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.