Semakin Dekat dengan Pembaca

Tolak Aduan, Minta Rehab Nama Baik Dua Petitum Bawaslu dalam Fakta Persidangan DKPP RI

TRENGGALEK- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Trenggalek menyampaikan dua petitum di akhir persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kedua petitum itu menyiratkan makna bahwa apa yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan rekrutmen panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslucam) sudah benar.

Pascasidang dalam jaringan (daring) melalui aplikasi Zoom pada Kamis (12/1), Ketua Bawaslu Trenggalek menyampaikan dua petitum kepada Majelis Pemeriksaaan dari DKPP RI.

Pertama, menolak aduan dari pengadu seluruhnya. Kedua, merehabilitasi nama baik teradu I-V selaku ketua dan anggota Bawaslu Trenggalek. “Itu petitum,” ucapnya.

Melanjutkan alasan dari petitum pertama, kata Ahmad Rokhani, pengadu mengaku mengadu ke DKPP RI karena Bawaslu tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat.

Menurut Rokhani, perlakuan tanggapan masyarakat dengan laporan ini berbeda. Perbedaannya, tanggapan masyarakat ini boleh tidak ditanggapi sesuai Keputusan Bawaslu RI, sementara laporan itu mengacu dengan kajian formil dan materiil.

Berkaitan hal itu, pihaknya menilai, biarpun tanggapan masyarakat itu telah keluar dari masa tanggapan masyarakat, Bawaslu tetap menindaklanjutinya melalui klarifikasi pada tahap wawancara.

“Faktanya, kami telah melakukan respons atas tanggapan masyarakat itu, bahkan sampai tujuh langkah aktivitas. Pengaduan bisa kita tolak karena aduan itu di luar jadwal yang telah ditentukan,” ujarnya.

Dari pelbagai fakta persidangan tersebut, Bawaslu menilai tidak ada kekeliruan dalam penyelenggaraan rekrutmen panwaslucam di Trenggalek.

“Pada intinya, aduan dari pihak pengadu seharusnya, dan sepatutnya tidak benar menurut kami,” kata dia memberikan penegasan.

Sementara itu, majelis ketua memberikan waktu selama tiga hari untuk para yang bersangkutan menyampaikan kesimpulan. Namun untuk agenda putusan, pihaknya tidak menyebutkan kapan.

Diberitakan lalu, laporan salah satu masyarakat ke DKPP RI yang menduga bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Trenggalek telah melanggar kode etik, mulai menunjukkan berprogres.

Progres itu dengan DKPP yang telah melayangkan surat panggilan ke Bawaslu Trenggalek untuk menyampaikan kesaksian.

Sebagaimana diketahui, pelayangan surat DKPP itu berisi tentang panggilan sidang dengan Nomor 001/PS.DKPP/SET-04/1/2023.

Pertimbangan DKPP yakni untuk kepentingan sidang pemeriksaan dan memerlukan beberapa orang untuk dimintai keterangan.

Sidang yang akan digelar pada 12 Januari 2022 itu beragendakan mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, jawaban teradu, dan mendengarkan keterangan saksi.

Selain itu, di dalam lampiran Pengaduan Nomor 44-P/L-DKPP/XI/2022 dengan Nomor Perkara 45-PKE-DKPP/XIII/2022, identitas pengadu dan pelapor adalah Teguh Hadi Widodo.(tra/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.