KABUPATEN BLITAR – Puluhan pejabat eselon III ramaikan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Akhir pekan ini, mereka bakal menjalani serangkaian uji kompetensi di luar daerah.
Informasi yang berhasil dihimpun, ada sekitar 42 pejabat yang mendaftarkan diri untuk pengisian jabatan itu. Satu di antaranya gugur karena tidak lolos seleksi administrasi. Otomatis yang bersangkutan tidak bisa mengikuti tahap berikutnya. Yakni uji kompetensi bidang.
Puluhan pelamar itu merupakan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Artinya, tidak ada satu pun pejabat luar dareah maupun pejabat Pemprov Jatim yang mendaftarkan diri untuk mengisi kursi kosong ini.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar Mahadin mengatakan, tahapan uji kompetensi tidak dilaksanakan di Kabupaten Blitar namun di luar daerah. Pertimbangannya, ada beberapa anggota panitia seleksi (pansel) yang memang berdomisili di luar daerah. Karena itulah diambil jalan tengah yakni di wilayah Malang. “Menyesuaikan jadwal anggota pansel dari Malang dan Surabaya,” katanya.
Sesuai hasil rapat pansel, ada 41 orang peserta yang lolos seleksi administrasi. Mereka akan diminta menyusun makalah sesuai bidang yang diminiati. Selain itu, para pelamar bakal menjalani serangkaian wawancara dengan pansel.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Candra Purnama mengaku, banyaknya pendaftar menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan tinggi pratama di Kabupaten Blitar sangat kompetitif. Di sisi lain, hal itu sangat bagus, karena ada banyak pilihan untuk mengisi pos-pos strategis di pemerintahan. “Mudah-mudahan hasilnya nanti benar-benar qualified,” jelasnya.
Candra berpesan, seleksi ini tidak hanya mencari figure terbaik dan berkualitas. Namun juga harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Artinya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa posisi dan kualitas personel yang dipilih tersebut tepat. “Jadi sebisa mungkin terwujud the right man on the right place (orang yang tepat di tempat yang tepat),” imbuhnya.
Baginya, Kabupaten Blitar harus mempercepat pembangunan daerah. Terlebih beberapa sektor penting yang selama beberapa tahun terakhir terdampak pandemi korona. Momen pengisian kursi kepala dinas sangat penting. Sebab, bakal berdampak langsung terhadap akselerasi kinerja pemerintahan. “Percepatan pembangunan harus segera dilakukan. Maka, pimpinan tinggi ini harus benar-benar qualified di bidangnya,” tegasnya.
Untuk diketahui, ada tujuh kursi pejabat eselon IIb atau setara kepala dinas yang kini kosong di Kabupaten Blitar. Di antaranya, kepala dinas sosial (dinsos), kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), kepala dinas kesehatan (dinkes), kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD), kepala badan pendapatan daerah kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda), serta staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. (hai/c1/wen)
