Semakin Dekat dengan Pembaca

Tujuh Organisasi Profesi di Trenggalek Gelar Aksi Damai Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Ternyata Begini Alasannya

TRENGGALEK – Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law kembali mendapat penolakan dari masyarakat.

Kali ini dilakukan para tenaga medis dan kesehatan di Bumi Menak Sopal yang menolak RUU Omnibus Law kesehatan.

Menurut mereka isi dalam RUU tersebut cacat prosedur hingga membuat pelayanan kesehatan akan terganggu.

Penolakan tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan aksi oleh organisasi profesi kesehatan ke kantor DPRD Trenggalek Senin (28/11).

Tercatat ada tujuh organisasi profesi kesehatan di Trenggalek yang melakukan aksi tersebut yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Juga ada Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (Patelki), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI).

Mereka sepakat agar RUU tersebut dikaji ulang dan jangan sampai disahkan.

“Semua tuntutan itu telah kami sampaikan ke pimpinan DPRD, dan semuanya menyetujui untuk mengirimkannya ke DPR RI sebagai pertimbangan dalam pembahasan RUU tersebut,” ungkap Sekretaris IDI Trenggalek dr. Muhammad Kartikanuddin.

Dalam pertemuan dengan anggota DPRD dan pihak pemkab tersebut dia melanjutkan, karena itu dirinya mewakilkan keluhan akan adanya RUU tersebut ke DPRD agar jangan sampai disahkan.

Sebab jika disahkan, proses penolakan akan rumit, yaitu harus melalui judicial review.

Sehingga karena masih pembahasan organisasi profesi kesehatan akan menempuh dari berbagai jalur agar hal tersebut tidak disahkan.

“Poin-poin isi dalam RUU yang tidak sesuai telah kami serahkan ke pimpinan DPRD, dan diterima untuk diteruskan ke pemerintah pusat,” katanya.

Di tempat yang sama Ketua IBI Trenggalek Suharti, menyampaikan isi dalam RUU Omnibus Law kesehatan tersebut akan melemahkan organisasi profesi.

Sehingga hal tersebut akan berakibat pada penurunan pelayanan para tenaga medis dan kesehatan yang ada.

“Jika RUU itu jadi disahkan akan melemahkan usaha kami untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Makanya kami sepakat menolaknya,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama Ketua PPNI Trenggalek Doni Sukardi menyampaikan, penolakan tersebut bukannya tanpa alasan.

Mengingat UU tentang keperawatan sendiri baru disahkan pada 2014 lalu. Sedangkan petunjuk pelaksanaan baru ada pada 2019 lalu.

Sehingga saat ini perawat khususnya yang ada di Trenggalek telah beradaptasi dalam proses pelaksanaan yang masih dua tahun berjalan.

Sehingga jika RUU Omnibus Law tersebut jadi disahkan akan membuat para perawat kebingungan.

Sebab ada berbagai peraturan yang dipangkas, juga banyak peraturan yang terjadi karena dipaksa untuk disahkan.

Karena itu pastinya akan mengganggu proses pelayanan para perawat yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan yang ada.

“Jadi kami mohon difasilitasi agar RUU Omnibus Law kesehatan itu tidak jadi disahkan, apalagi jika nanti disahkan akan ada tenaga kesehatan asing yang masuk, dan pastinya banyak adik-adik perawat yang menjadi pengangguran setelah lulus,” jlentrehnya.

Hal yang tidak jauh berbeda diutarakan Ketua Patelki Trenggalek Sigit Ari Wicaksono ketika pertemuan tersebut.

Baginya, dalam RUU Omnibus Law tersebut konsen organisasi profesi serasa dilewati.

Sebab dalam salah satu pasal RUU tersebut pada point lima menyebutkan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai bukti nakes telah memiliki sertifikat kompetensi berlaku tanpa jangka waktu.

Padahal saat ini STR tersebut memiliki jangka waktu lima tahun.

Sedangkan untuk proses perpanjangan tersebut harus ada rekomendasi dari organisasi profesi dengan persyaratan tertentu, salah satunya adalah yang bersangkutan masih berkompeten di bidangnya tersebut.

“Itu yang menjadi salah satu alasan kami untuk menolaknya, sebab jika tidak ada masa berlakunya tidak ada yang bisa menjamin pemegang STR itu apa masih berkompeten atau tidak,” jelasnya.(jaz/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.