Semakin Dekat dengan Pembaca

Tuntut Revisi Regulasi Masa Jabatan Kades, Potensi Korup Lebih Tinggi

KOTA, Radar Trenggalek – Waktu lalu, sebanyak 149 kepala desa (Kades) Trenggalek luruk ke ibu kota negara. Mereka menuntut Undang-Undang (UU) Desa direvisi, khususnya regulasi yang mengatur masa jabatan kades.

Di dalam UU 6/2014 tentang Desa, pasal 39 ayat 1 menyebutkan, kades memegang jabatan enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian pada ayat 2, kades menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menyikapi regulasi itu, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek meminta agar masa jabatan kades diubah menjadi enam tahun dengan maksimal menjabat sebanyak dua kali periodisasi.

Aspirasi AKD Trenggalek yang bakal berdampak terhadap masa jabatan kades bertambah lebih lama untuk satu periode, mendapat tanggapan dari pengamat pemerintahan Trenggalek, Suripto.

Pria berkacamata itu mengaku perlu pertimbangan matang-matang mengenai usulan dari AKD Trenggalek. Menurutnya, ada istilah politik yakni power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely (kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas atau absolut pasti disalahgunakan). “Semakin tak terbatas kekuasaan, maka semakin absolut. Sehingga jabatan 2×9 tahun itu totalnya tetap 18 tahun, tapi jabatan itu melebihi separo jabatan saat orde baru,” ungkapnya.

Karena itu, Suripto menilai aspirasi AKD Trenggalek untuk merevisi UU Desa merupakan self interest, menyangkut kepentingan si kades, bukan melandasi kepentingan untuk masyarakat.

Dari pandangannya, kades adalah jabatan politik di dalam struktur pemerintahan desa (pemdes). Posisinya terbilang strategis karena dapat mengakselerasi atau mempercepat pembangunan-pembangunan di desa.

Apabila kades meminta masa jabatan menjadi lebih lama pada satu kali periodesasi karena berimplikasi terhadap kesinambungan visi-misi, Suripto mengaku, hal itu bukan solusi. “Bagi saya, bukan lama atau singkatnya. Tapi, apakah kades itu memiliki visi yang jelas terhadap pembangunan yang ada. Apakah mereka mampu melaksanakan sebuah visi dalam membangun percepatan di sebuah desa,” ujarnya.

Di samping itu, apa yang menjadi aspirasi AKD Trenggalek justru menjadi bumerang. Pertama, potensi korup semakin tinggi. Kedua, regenerasi jabatan politik kades semakin lama. Ketika kades tak dapat melaksanakan visi-misi dengan maksimal, maka pemberhentian secara norma undang-undang kian lama pula. “Ketika kades tidak dapat melaksanakan tugasnya, masa regenerasinya akan lebih cepat ketika masa jabatan kades 6 tahun (UU 6/2019). Pelaksanaan pembangunan pun akan lebih cepat ketika ada regenerasi kades dengan visi-misinya,” jelasnya. (tra/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.