Semakin Dekat dengan Pembaca

Usulan UMK 2023 Kota Naik 7 Persen

KOTA BLITAR – Upah minimum kota (UMK) Blitar 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 telah diusulkan ke Gubernur Jawa Timur (Jatim). Besaran usulan UMK tersebut lebih tinggi dibanding usulan UMK versi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan peraturan baru (Permenaker 18/2022), hasil perhitungan UMK 2023 yang diusulkan sebesar Rp 2.186.000. Besaran UMK itu naik sekitar 7 persen dibanding UMK 2022 senilai Rp 2.039.024. Sementara usulan UMK 2023 versi PP 36/2021 sebesar Rp 2.156.000.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Tenaga Kerja (DinkopUKMNaker) Kota Blitar Juyanto mengatakan, adanya permenaker baru tersebut membuat besaran usulan UMK 2023 berubah. Besarannya lebih tinggi daripada usulan sebelumnya. ”Lebih tinggi. Naik Rp 30 ribu,” katanya kepada koran ini, kemarin (30/11).

Besaran usulan UMK 2023 Kota Blitar itu disepakati setelah menggelar rapat dengan dewan pengupahan Kota Blitar. DinkopUMKNaker telah mengirimkan usulan UMK tersebut ke Gubernur Jatim. Usulan tersebut akan dibahas lebih dulu sebelum ditetapkan oleh gubernur.

Berdasarkan informasi yang diterima, pembahasan bersama dewan pengupahan terkait usulan UMK 2023 beberapa hari lalu cukup alot. Sebab, besaran usulan UMK 2023 versi Permenaker 18 Tahun 2022 itu dinilai berat bagi asosiasi pengusaha. Apalagi, permenaker baru tersebut digugat oleh asosiasi pengusaha ke Mahkamah Agung (MA) untuk diuji materi.

Sesuai rencana, UMK 2023 bakal ditetapkan pada awal Desember. Namun, belum bisa dipastikan apakah UMK 2023 yang ditetapkan nanti mengacu pada permenaker baru atau tetap pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Sebab, permenaker baru itu sedang dalam tahap uji materi. ”Yang pasti, kami mengikuti ketetapan pusat. Entah nanti mengacu pada permenaker baru atau PP 36 Tahun 2021,” ujarnya.

Di lain pihak, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Blitar menyambut positif kebijakan baru dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tersebut. Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 itu dinilai menguntungkan bagi pekerja. “Ya karena naik lebih tinggi daripada UMK 2023 yang disepakati sebelumnya berdasarkan PP 36 Tahun 2021. Ada kenaikan Rp 30 ribu,” terang Ketua SPSI Kota Blitar Arif Kuncoro kepada koran ini, Rabu (30/11).

Berdasarkan permenaker baru, lanjut dia, ada tiga opsi kenaikan UMK yang digunakan. Saat itu, dewan pengupahan menyepakati opsi pertama dengan kenaikan Rp 30 ribu. “Sementara opsi berikutnya, kenaikannya lebih tinggi. Ini sifatnya masih usulan. Kami menunggu penetapan dari gubernur,” terangnya.

Arif menyadari bahwa saat ini Permenaker 18 Tahun 2022 sedang digugat oleh asosiasi pengusaha. Tentunya, penetapan UMK 2023 nanti menunggu hasil putusan MA. “Entah nanti tetap mengacu pada permenaker baru atau PP 36 Tahun 2021,” tandasnya. (sub/c1/wen)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.