KOTA BLITAR – Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso urung mundur dari jabatannya. Kemarin, orang nomor dua di lingkup Pemkab Blitar ini sudah ketemu dengan Mak Rini. Sayang, Mak Rini belum berani memberikan penjelasan.
“Ya, saya sudah bertemu Mak Rini, beliau minta maaf, “ kata Wabup Rahmat kepada Jawa Pos Radar Blitar, Rabu (4/1).
Dia mengatakan, Mak Rini tidak tahu secara detail nama-nama pegawai yang masuk dalam daftar mutasi yang dilakukan pada senin (2/1). Begitu juga, Riana atau ajudan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar, Venina Puspasari.
Karena alasan itu, Makdhe Rahmat -sapaan Wabup- juga tidak ingin memperpanjang masalah. Terlebih, ajudan untuk istrinya kini sudah dikembalikan ke posisi sebelumnya. “Kemarin saya sama istri memang sepakat mundur dari jabatan (Ketua TP PKK dan Wakil Bupati Blitar, Red). Itu jika ajudan tidak dikembalikan, “ ungkapnya.
Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Jauh hari sebelumnya, Wabup diduga sudah bersitegang dengan beberapa orang kepercayaan Bupati. Itu juga berkaitan dengan posisi Riana sebagai ajudan istrinya. Apesnya, Wabup justru kalah pamor dengan orang di sekitar Bupati tersebut. Riana, dimutasi alias dipindah. “Masa saya lebih rendah dari si fikri itu. Makanya kalau sampai 1 x 24 jam ajudan tidak kembali ya lebih baik kami mundur, “ tegasnya.
Disinggung komunikasi yang kurang dengan Mak Rini, Wabup membantah. Menurutnya, hubungannya dengan Mak Rini tidak ada masalah.
Wabup memang tidak ikut campur dalam penataan personel di lingkup pemerintahan. Namun, hal itu berbeda jika penataan pegawai tersebut masuk wilayah internal wakil kepala daerah (WKDH). “Kalau yang lain monggo saja, saya gak ikut ikut, tapi kalau rumah tangga kami ya tidak begitu. Hilang wibawa saya,”tuturnya.
Sayangnya, hingga kini Bupati Rini Syarifah belum berkenan memberikan klarifikasi atas gejolak pasca mutasi tersebut. Koran ini sudah berusaha untuk melakukan konfirmasi, saat orang nomor satu di bumi penataran menghadiri pelantikan badan ad hoc KPU Kabupaten Blitar, Kemarin (4/1). Namun, memalui protokoler, Mak Rini –sapaannya- enggan berkomentar soal Wabup Rahmat yang ancang-ancang undur diri pascamutasi ajudan ketua TP PKK Kabupaten Blitar ini. “Gak usah ya, beliaunya (bupati, Red) mau langsung ada kegiatan lain,” ucap seorang petugas protokoler.
Informasi yang berhasil dihimpun Koran ini, mis komunikasi antara Bupati dan Wakil Bupati ini terjadi dipicu oleh pihak ketiga. Konon mereka ada orang-orang kepercayaan Bupati yang selama ini membantu atau memberikan pertimbangan bupati sebelum mengambil kebijakan.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian dan Analisa Sosial Budaya (PAKASDA) Blitar, Novi Catur Muspita mengatakan, bupati memiliki hak untuk membentuk tim khusus untuk membantunya dalam mengambil kebijakan. Namun, secara berkala juga harus dilakukan evaluasi. Terlebih, jika ada keluhan atas peran dan fungsi tim tersebut. “Komunikasi antara bupati dan wabup harus lancar. Begitu juga antara bupati dan organisasi perangkat daerah, karena meraka adalah kepanjangan tangan pemerintah,” terangnya.
Menurutnya, persoalan mutasi ajudan hanyalah pemantik. Artinya, ada persoalan yang lebih urgen dari sekedar utak-atik personel yang sudah umum dilakukan oleh pemeintah daerah.
Kini, rumor kerenggangan hubungan bupati dan wabup sudah menjadi konsumsi khalayak ramai. Pihaknya berharap, keduanya mampu berjiwa besar dalam menghadapi hubungan yang kurang harmonis tersebut. “Dari kasus ini, jiwa negarawan seorang pemimpin diuji,” tandasnya. (hai)
