Semakin Dekat dengan Pembaca

Wabup Blitar: Peternak Harus Inovatif Untuk Tingkatkan Kualitas dan Penuhi Pasar

KABUPATEN BLITAR – Kendati sektor ekonomi menunjukkan tanda-tanda membaik, peternak di Bumi Penataran masih saja galau. Kemarin (14/2), puluhan peternak kembali mengutarakan unek-unek seputar dampak pandemi korona. Bahkan, mereka juga mengajukan pemutihan alias pembebasan tanggungan pinjaman di bank karena merasa sulit menjalankan usaha.

Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, rencananya para peternak di Kabupaten Blitar bakal menggelar aksi di depan istana negara, hari ini. Namun, pemerintah daerah menginisiasi untuk mendengar atau berupaya mencari solusi kendala yang dihadapi peternak.

Ada belasan tuntutan yang rencananya disampaikan dalam aksi itu. Di antaranya, mengganti menteri pertanian dan peternakan karena dinilai tidak bisa melindungi peternak mandiri. Permintaan lainnya, yakni jaminan harga jual ayam dan telur diatas harga pokok produksi (HPP), hingga pemutihan hutang peternakan rakyat mandiri yang terdampak pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) karena pandemi Covid-19.

Ya, harga komoditas peternakan seperti daging ayam dan telur pernah mengalami fase parah diawal pandemi korona. Namun, karena masih ada sisa keuntungan sebelum invasi virus, peternak bisa bertahan. “Dulu harga (daging ayam, Red) bisa sampai Rp 10 ribu perkilogram, diawal kami masih bisa bertahan. tapi lama-lama kami juga kesulitan,” ujar Ketua Koperasi Putra Blitar Sukarman.

Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso mengatakan, pemerintah daerah akan semaksimal mungkin melindungi dan membantu kendala yang dihadapi masyarakat. Begitu juga persoalan yang kini menyelimuti peternak di Kabupaten Blitar. “Kami akan terus membantu memasarkan hasil peternakan di kabupaten Blitar, salah satunya dengan menjalin kerjasama antar daerah untuk telur,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga akan terus mengkampanyekan konsumsi telur. Minimal mengimbau kepada seluruh ASN yang ada di Bumi Penataran untuk makan telur setiap hari.

Adapun untuk beberapa tuntutan lain semisal tidak memberikan izin kepada pelaku usaha tertentu yang dinilai merugikan peternak kecil, menurut dia hal itu nyaris tidak bisa dilakukan. Sebab, hal itu merupakan dinamika dalam berusaha. Artinya, para peternak juga harus terus berinovasi, mengikuti teknologi dan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak bisa melarang orang yang punya cara tertentu untuk meningkatkan kualitas usahanya. Sebaliknya, kita harus terus berinovasi agar bisa memberikan kualitas produk terbaik dengan harga yang kompetitif,” tegasnya.

Adapun terkait persoalan pinjaman bank, wabup menyadari sebagian peternak kini kesulitan memenuhi tanggungjawab angsuran atas pinjaman bank. Kendati begitu, juga harus dipikirkan lembaga keuangan yang sebelumnya memberika pinjaman. Artinya, bank juga tidak mungkin menghapus piutang yang sebelumnya tercacat sebagai tanggungjawab peternak. “Kalau kelonggaran pembayaran masih mungkin, tapi kalau minta dihapus itu jelas susah,” katanya.

Rahmad mendengar ada ketentuan mengenai penangguhan pembayaran. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya karena force majeure. Untuk sementara pihaknya tidak mengetahui apakah pandemi korona termasuk dalam kategori tersebut bisa membebaskan peternak dari tanggungjawab angsuran.

“Yang menentukan force majeure ini tentunya negara. Kedepan, saat ada kontrak pinjaman harus dibaca dulu pasal pasalnya. Apa saja risiko pinjamannya, jangan hanya mikir duwitnya saja,” tandasnya. (hai/wen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.