Semakin Dekat dengan Pembaca

Wabup Rahmat Mundur?

KABUPATEN BLITAR – Pascamutasi ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemkab, muncul isu keretakan hubungan antara Bupati Blitar Rini dengan Wakil Bupati Rahmat. Kabar tak sedap itu banyak beredar di media sosial. Bahkan, rumor yang berkembang, Rahmat mengancam akan mundur dari jabatannya.

Informasi yang berhasil dihimpun, kemarahan Rahmat itu dipicu oleh mutasi yang dilakukan Mak Rini terhadap Riana. Dia adalah ajudan Ketua Tim Penggerak PKK Venina Puspasari, yang tidak lain istri Wabup Rahmat.

Fenomena ini menyulut perhatian banyak pihak, tak terkecuali Novi Catur Muspita. Direktur Pusat Kajian dan Analisa Sosial Budaya (PAKASDA) Blitar ini mengatakan, mutasi pejabat hanya pemantik. Ibarat gunung es, ada masalah besar yang sebenarnya belum terungkap. “Mutasi itu hal biasa dan sangat wajar. Tapi, fenomena seperti ini juga lumrah. Tidak hanya di Kabupaten Blitar, di daerah lain juga ada,” katanya.

Menurut dia, pasangan pimpinan daerah ini harus segera duduk bareng. Membangun ulang komunikasi yang baik agar roda pemerintah kembali berjalan lancar. Sebaliknya, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut tidak sederhana. Hubungan yang kurang harmonis dari pimpinan daerah bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Kesan di mata publik juga tidak begitu baik,” terangnya.

Novi memahami, dua pimpinan daerah ini memiliki latar belakang yang berbeda. Masing-masing memiliki kelompok yang selama ini memberikan dukungan. Kendati begitu, harus ada skala prioritas. Amanah menjadi pemimpin sekaligus kewajiban pelayanan kepada masyarakat kudu dikedepankan. “Orang-orang disekitar juga harus memberikan dukungan agar kedua pimpinan ini bisa kembali kompak, bukan malah sebaliknya. Kehangatan harus dibangun kembali,” harap dia.

Pria yang juga dosen salah satu perguruan tinggi di Kota Blitar ini berharap isu keretakan hubungan pimpinan tersebut tidak ada kaitanya dengan tahun politik. Sebab, tidak menutup kemungkinan isu sengaja digulirkan untuk kepentingan jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024.

Tak hanya untuk meningkatkan elektabilitas, di daerah lain, hubungan tak harmonis antarkepala daerah ini bahkan sampai bermuara ke ranah hukum. “Mungkin karena kurang komunikasi tadi sehingga muncul kesan keretakan hubungan pimpinan daerah. Seharusnya hal ini tidak perlu menjadi konsumsi publik,” terangnya.

Di lokasi berbeda, Ketua Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (Ratu Adil) Mohammad Trijanto menyarankan agar para pemimpin daerah ini kembali mengingat masa perjuangan ketika masih bersatus calon bupati 2020 lalu. Pihaknya juga mengingatkan agara orang-orang di lingkaran bupati agar bisa mengendalikan diri. “Jangan salahkan masyarakat jika nanti muncul kesan bupati terlalu arogan, karena bisikan orang-orang di sekitarnya,” terang dia.

Menurutnya, kasus mutasi ini menjadi contoh kecil bahwa hubungan kedua pimpinan tidak sedang baik. Padahal, dulu saat macung, keduanya sangat kompak. “Ada komunikasi yang buntu. Jadi seakan-akan wabup itu hanya ban serep saja,” tandasnya. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.