KOTA BLITAR – Jumlah ternak terindikasi penyakit kaki dan mulut (PMK) kian bertambah tiap hari. Data Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Blitar, total 1.734 ekor sapi suspek PMK. Jumlah itu tersebar di 19 kecamatan. Angka ini tentu menjadi atensi serius bagi pemerintah agar segera turun tangan menekan sebaran wabah.
Kepala Disnakkan Kabupaten Blitar Toha Mashuri mengatakan, data keseluruhan kasus suspek PMK di Bumi Penataran tercatat 1.950 kasus. Rinciannya, 1.734 ekor sapi sakit, 216 kasus baru, dan sapi sembuh sebanyak 376 ekor. Sementara 12 ekor sapi dinyatakan mati, disusul tiga ekor sapi dipotong paksa. Data ini dirilis Rabu (22/6).
“Penyakit ini sebenarnya tingkat kematiannya kecil. Peternak jangan khawatir kalau hewan terjangkit, karena bisa disembuhkan,” ujarnya kemarin (23/6).
Dari total 22 kecamatan, sedikitnya tiga kecamatan yang kini masih aman dari jangkitan PMK. Yakni, Kecamatan Doko, Kesamben, dan Selorejo. Sementara 19 kecamatan lainnya merupakan daerah terpapar berstatus zona merah. Meski begitu, kondisi ini bisa membaik apabila peternak mampu membatasi mobilitas ternak dan menjaga kebersihan kandang.
Data dari disnakkan, terdapat tiga kecamatan yang terdampak PMK dengan kondisi sapi sakit. Yakni, Kecamatan Udanawu 266 ekor sapi sakit, Sanankulon 235, dan Garum 221 sapi sakit. Sementara Kecamatan Gandusari menjadi daerah yang memiliki tingkat kesembuhan tinggi. Yakni, 195 ekor sapi.
Toha menambahkan, kemarin tiga ekor sapi dipotong paksa. Apabila ternak tersebut benar terkonfirmasi PMK, maka dipastikan daging dan susunya aman dikonsumsi. Sebab, PMK tak menular pada manusia. Namun, ada beberapa bagian yang lebih baik dihindari. “Benar. Ada bagian tertentu yang bisa dihilangkan. Yaitu, mulut, kaki, dan jeroannya,” jelasnya.
Disinggung soal rencana vaksinasi PMK, pihaknya mengaku Indonesia sudah menerima sekitar 800 ribu dosis. Wilayah Jawa Timur, bakal menerima jatah 350 dosis vaksin. Sayangnya, Kabupaten Blitar belum mendapat informasi distribusi jatah vaksin. Sebab, vaksin bakal disalurkan ke balai pembibitan ternak dan pusat sapi perah terlebih dahulu.
“Kami sudah rapat dengan provinsi terkait vaksinasi, tapi masih menunggu kebijakan. Nah, jangan sampai masyarakat tertipu oknum tak bertanggung jawab. Karena vaksin ini rencananya gratis dan pengadaan dari pemerintah,” tandasnya. (mg2/c1/wen)
