Semakin Dekat dengan Pembaca

Waduh, PPPK di Kabupaten Blitar Ngalamat Tak Gajian

KABUPATEN BLITAR – Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Blitar ngalamat tak gajian dalam waktu yang lama. Betapa tidak, hingga kini lembaga yang mengampu mereka juga belum menerima instruksi khusus untuk segera melengkapi dokumen pengangkatan yang dipersyaratkan.

Kabar mengenai pentingnya surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) serta surat keterangan lamanya pengabdian menjadi perbincangan hangat dikalangan PPPK beberapa pekan terakhir. Kendati begitu, sampai sekarang tidak ada petunjuk atau instruksi khusus kepada lembaga untuk melengkapi dokumen tersebut.

“Kami tidak mau hanya sekadar isu atau omongan, harus ada surat resmi. Baru kami bisa upayakan,” ujar salah seorang kepala sekolah menengah pertama, Samuji.

Seingat dia, belum ada surat yang masuk ke lembaga pendidikan yang dia naungi terkait SPTJM dan surat keterangan masa kerja PPPK. Sebaliknya, pihaknya justru menerima surat terkait pendataan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT).

Samuji mengatakan, di lembaganya ada sekitar lima orang PPPK yang sudah lolos ujian. Dia juga tidak menampik hak keuangan mereka belum jelas. “Intinya kami sangat mendukung segera penerbitan SK ini agar hak keuangnya bisa diberikan. Seandainya ada surat kami pasti segera tindaklanjuti,” jelasnya.

Sayang hingga berita ini ditulis sekitar pukul 19.00, belum ada konfirmasi jelas dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki PPPK. Khususnya di lingkungan dinas pendidikan.

“Saya tidak begitu faham soal ini, coba konfirmasi ke bidang yang menangani,” ujar salah seorang staf di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar.

Sebelumnya, Kabid Pengadaan, Pembinaan dan Pemberhentian, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Blitar Joko Wiyono mengatakan, beberapa waktu lalu pemerintah pusat mengeluarkan surat terkait pentingnya SPTJM. Surat itu, menjadi salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan NIPPPK. “Kini kami masih minta dokumen itu melalui OPD masing-masing,” ujarnya.

Joko juga membenarkan hingga kini PPPK belum dapat menikmati hak keuangan seperti yang dijanjikan pemerintah sebelumnya. Sebab, NIPPK menjadi salah satu dasar pemerintah untuk memberikan honorarium alias gaji.

Ditanya apakah gaji PPPK tersebut bisa dirapel, mengingat selama beberapa bulan ini para PPPK tetap bekerja seperti biasa. Joko mengaku belum bisa memastikan. Sebab, yang menjadi dasar penggajian adalah surat perintah melaksanakan tugas (SPM). “Kalau dulu memang bisa, tapi kalau sekarang kelihatannya kok nggak ada, “tuturnya.

Untuk diketahui, ada sekitar 1.992 PPPK dari golongan tenaga pendidik. Itu merupakan akumulasi seleksi pada tahap I dan tahap II. Selain itu, tak kurang dari 100 PPPK di lingkungan kesehatan dan bidang lain yang juga lolos seleksi dan menunggu pengangkatan. (hai/wen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.