Semakin Dekat dengan Pembaca

Warisan Piutang PBB-P2 Tinggi Tanggungan sejak 1994-2013

KOTA BLITAR – Miliaran pajak bumi bangunan perumahaan dan permukimam (PBB-P2) di Bumi Penataran tak bisa tertagih. Hal tersebut berdampak buruk terhadap keuangan daerah. Pasalnya, itu akan terus menjadi piutang daerah. Pemutihan atau penghapusan pajak tidak bisa sembarang dilakukan.

Kabid Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Fenty Nurul Azizah mengatakan, pemerintah daerah mulai melakukan pemungutan PBB-P2 sekitar 2013. Sebelum itu, yang memiliki kewajiban melakukan penarikan adalah kantor pelayanan pajak (KPP) pratama. “Setelah tahun itu, ada pelimpahan kewenangan pemungutan dari KPP pratama ke pemerintah daerah,”ujarnya.

Pelimpahan kewenangan ini tidak hanya sebatas tugas atau fungsi pemungutan. Namun, itu juga dibarengi dengan data sekaligus piutang PBB-P2 yang belum terbayarkan. Terhitung sejak 1994 hingga 2013 silam. “Kala itu totalnya ada sekitar Rp 25 miliar PBB-P2 yang belum terbayarkan,” kata Fenty.

Ditanya berapa yang sudah tertagih, Fenty mengaku tidak hafal detail jumlahnya. Namun, pihaknya memastikan masih cukup banyak pendulang pendapatan daerah tersebut yang belum bisa ditarik oleh pemerintah daerah.

Informasi yang diterima Jawa Pos Radar Blitar, ada sekitar 2 juta nomor objek pajak (NOP) piutang yang setiap tahun dicetak oleh pemerintah daerah. Itu di luar surat pembeberitahun pajak terhutang (SPPT) yang selama ini digunakan sebagai sarana pemungutan pajak.

Ada banyak pemicu piutang pajak tersebut. Misalnya, karena perpindahan hak tanah. Tidak hanya karena jual-beli tanah, tetapi juga waris. Dalam kasus ini, pemegang hak yang baru tidak mau tahu mengenai tunggakan pajak yang notabene belum dibayarkan oleh pemilih tanah dan bangunan sebelumnya. “Begitu juga dengan waris, rata-rata mereka tidak tahu kalau ternyata lahan yang sudah dibagikan ini memiliki tunggakan pembayaran pajak,” jelasnya.

Terkait piutang ini, pemerintah memiliki beberapa kebijakan. Misalnya, meminta dukungan kejaksaan atau melibatkan aparat penegak hukum dalam proses penagihan. Selain itu, pemerintah juga memiliki kebijakan pemutihan pajak. Namun, kebijakan ini hanya bisa diberikan kepada wajib pajak tertentu. “Misalnya karena kondisi ekonomi yang memang tidak memungkinkan untuk melunasi hutang tersebut,” tandasnya. (hai/c1/wen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.