Konflik antara Kamboja dan Thailand merupakan salah satu contoh sengketa perbatasan yang berkepanjangan di Asia Tenggara. Meskipun bersifat lokal, ketegangan ini memiliki dampak regional yang signifikan, terutama bagi keamanan kawasan dan hubungan diplomatik antarnegara ASEAN. Dengan latar belakang sejarah kolonial, klaim kedaulatan atas situs warisan budaya, dan dinamika politik domestik yang kompleks, pertikaian ini terus berkembang dalam berbagai bentuk — dari diplomasi keras hingga bentrokan militer berskala kecil. Artikel ini akan mengulas akar sejarah konflik, perkembangan terbaru, serta prospek penyelesaian yang sedang diupayakan.

Latar Belakang Sejarah dan Akar Konflik

Konflik antara Kamboja dan Thailand bukanlah konflik baru. Ia merupakan babak lanjutan dari dinamika geopolitik yang diwariskan dari masa kolonial dan terus berkembang mengikuti dinamika politik domestik dan internasional kedua negara. Sengketa ini bukan hanya tentang batas geografis, melainkan juga tentang identitas nasional, simbol sejarah, dan pengaruh regional.

Warisan Kolonial

Konflik antara Kamboja dan Thailand berakar dari warisan kolonialisme Prancis di Indochina. Pada 1907, Perancis dan Siam (kini Thailand) menyepakati perbatasan berdasarkan peta yang dibuat oleh otoritas kolonial. Namun, peta tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi geografis dan klaim kedaulatan. Salah satu titik sengketa paling menonjol adalah Candi Preah Vihear.

Putusan Mahkamah Internasional 1962

Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Candi Preah Vihear merupakan bagian dari wilayah Kamboja. Putusan ini mengakhiri klaim resmi Thailand terhadap candi tersebut, namun ketegangan tidak surut, karena garis batas di sekitar candi masih menjadi perdebatan. Walaupun keputusan hukum telah ditetapkan, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan lancar.

Dinamika Pasca-UNESCO 2008

Ketegangan kembali memuncak pada tahun 2008 ketika UNESCO menetapkan Candi Preah Vihear sebagai situs warisan dunia atas pengajuan Kamboja. Keputusan ini memicu sentimen nasionalisme di Thailand, yang merasa dilangkahi. Bentrokan senjata terjadi secara sporadis antara pasukan kedua negara dari 2008 hingga 2011. Penempatan militer di sekitar wilayah tersebut meningkat signifikan.

KONFLIK MEI – JUNI 2025: FASE TERBARU

Tahun 2025 menjadi saksi babak baru dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari satu abad ini. Meski berskala kecil dan berlangsung singkat, insiden terbaru menunjukkan betapa rawannya kawasan tersebut terhadap bentrokan militer dan eskalasi politik.

1. Insiden Penembakan di Zona Sengketa

Pada 28 Mei 2025, terjadi baku tembak singkat antara pasukan Thailand dan Kamboja di sebuah zona tak bertuan dekat perbatasan provinsi Oddar Meanchey dan Sisaket. Seorang prajurit Kamboja dilaporkan tewas. Thailand menyatakan pasukannya bertindak defensif, sedangkan Kamboja menuduh pelanggaran wilayah. Insiden ini menjadi titik awal ketegangan baru.

2. Tindakan Pembalasan dan Eskalasi Simbolik

Kamboja menangguhkan pemutaran film, musik, dan konten televisi dari Thailand. Tindakan ini dinilai sebagai upaya simbolik untuk menunjukkan ketegasan nasional. Sementara itu, Thailand menutup dua pos perbatasan utama demi alasan keamanan. Saling boikot budaya ini memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya berlangsung di ranah militer, tetapi juga diplomatik dan sosial.

3. Penarikan Pasukan dan De-Eskalasi

Pada 10 Juni 2025, kedua negara menyepakati untuk menarik pasukan ke posisi sebelum September 2024. Kesepakatan ini difasilitasi oleh ASEAN dan menghasilkan pembukaan kembali jalur diplomatik serta pembentukan zona damai sementara. Ini menjadi sinyal positif bahwa komunikasi diplomatik masih berjalan meskipun ketegangan sempat memuncak.

FAKTOR-FAKTOR PEMICU KONFLIK

Meskipun terlihat sederhana di permukaan, konflik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Mulai dari sejarah kolonial hingga kepentingan politik kontemporer, semua menyumbang pada ketegangan yang terjadi.

Daftar Aktor Utama dalam Konflik

Dalam konflik Kamboja–Thailand, terdapat sejumlah aktor utama yang berperan penting dalam memperkeruh atau mempertahankan dinamika ketegangan:

1. Pemerintah Thailand – Melalui militer dan kebijakan luar negeri, pemerintah Thailand sering mengambil posisi tegas terhadap wilayah perbatasan yang disengketakan, sebagian didorong oleh tekanan politik dan sentimen nasionalisme domestik.
2. Pemerintah Kamboja – Sama halnya dengan Thailand, pemerintah Kamboja memanfaatkan isu perbatasan untuk memperkuat posisi politik nasional, terutama menjelang pemilu atau saat popularitas pemerintah menurun.
3. Militer Kedua Negara – Keberadaan dan manuver militer di sepanjang perbatasan sering kali memicu insiden bentrokan senjata. Pasukan perbatasan kadang bertindak secara independen dari instruksi sipil.
4. UNESCO – Penetapan Candi Preah Vihear sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO tanpa koordinasi penuh dengan Thailand memicu ketegangan baru pada tahun 2008.
5. ASEAN – Berperan sebagai mediator regional, namun juga menghadapi keterbatasan dalam menekan kedua negara untuk meredakan konflik.
6. Mahkamah Internasional (ICJ) – Sebagai lembaga penyelesaian hukum internasional, ICJ menjadi referensi utama dalam sengketa Preah Vihear, meskipun implementasi keputusannya bergantung pada kemauan politik kedua negara.
7. Media Nasionalis dan Kelompok Sipil – Di kedua negara, media dan kelompok sipil terkadang memperkeruh suasana dengan menyebarkan retorika nasionalis yang menghambat proses diplomasi.

Meskipun terlihat sederhana di permukaan, konflik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Mulai dari sejarah kolonial hingga kepentingan politik kontemporer, semua menyumbang pada ketegangan yang terjadi.

Ambiguitas Batas Wilayah

Belum adanya demarkasi yang jelas menyebabkan interpretasi berbeda mengenai batas kedaulatan. Peta tahun 1907 dijadikan rujukan, namun kedua negara menafsirkan lokasi sebenarnya secara berbeda. Ketiadaan kesepakatan teknis ini membuka ruang bagi klaim sepihak.

Nasionalisme dan Politik Dalam Negeri

Pemerintah di Bangkok dan Phnom Penh menggunakan isu perbatasan untuk memperkuat dukungan politik domestik. Hal ini menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk tampil tegas dalam negosiasi. Retorika nasionalis menjadi bahan kampanye yang sensitif dan berisiko memicu konflik lebih lanjut.

Kepentingan Ekonomi dan Budaya

Daerah sekitar Preah Vihear memiliki potensi pariwisata dan sumber daya ekonomi. Selain itu, candi ini memiliki nilai budaya dan religius yang tinggi bagi kedua bangsa. Perebutan kawasan ini juga menyangkut citra nasional dan nilai strategis jangka panjang.

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK

Di tengah ketegangan yang ada, kedua negara dan pihak ketiga seperti ASEAN mencoba mencari solusi damai yang berkelanjutan. Berbagai mekanisme diplomasi sedang dijajaki untuk memastikan stabilitas kawasan tetap terjaga.

1. Komisi Perbatasan Bersama (JBC)

Thailand dan Kamboja sepakat melanjutkan kerja Komisi Perbatasan Bersama untuk menyelesaikan demarkasi wilayah. Pertemuan lanjutan JBC dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni 2025 di Phnom Penh. Harapan besar disematkan pada pertemuan ini sebagai langkah konkret penyelesaian.

2. Jalur Hukum Internasional

Kamboja telah menyatakan kemungkinan membawa kembali sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Thailand menolak, dan mendorong penyelesaian bilateral. Meski demikian, ICJ tetap menjadi opsi legal terakhir. Jalur hukum dianggap solusi netral meskipun prosesnya panjang.

3. Peran ASEAN

Sebagai organisasi kawasan, ASEAN berperan penting dalam mediasi dan de-eskalasi konflik. Upaya damai yang dilakukan ASEAN menjadi kunci untuk mencegah konflik terbuka di masa depan. ASEAN juga mendorong stabilitas kawasan sebagai bagian dari integrasi regional.

ANALISIS DAN PROSPEK

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan sensitivitas masalah, perlu dilakukan pendekatan multipihak yang inklusif dan berkelanjutan. Kepentingan nasional harus diseimbangkan dengan stabilitas kawasan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Potensi Eskalasi tetap nyata !

Perang dingin antara Kamboja dan Thailand di sekitar Candi Preah Vihear memperlihatkan bagaimana warisan sejarah, simbolisme budaya, dan politik dalam negeri dapat menciptakan ketegangan berkepanjangan. Meski bentrokan bersenjata hanya bersifat sporadis, potensi eskalasi tetap nyata jika tidak ada penyelesaian menyeluruh. Jalan damai terbuka lebar melalui dialog bilateral dan jalur hukum internasional, namun dibutuhkan kehendak politik yang kuat serta dukungan penuh dari komunitas regional.

Radar Tulungagung akan terus memantau perkembangan konflik ini dan menyajikannya secara komprehensif kepada pembaca setia.