Video AI Palsu Kian Mengancam, Begini Cara Hukum Menjerat Pelakunya Video AI palsu kini menjadi persoalan serius di ruang digital Indonesia. Teknologi yang mampu meniru wajah, suara, gerak bibir, dan ekspresi seseorang dapat dipakai untuk hiburan, pendidikan, iklan, hingga produksi kreatif. Namun, di tangan yang salah, teknologi serupa bisa berubah menjadi alat penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan, penyebaran kabar bohong, sampai pelecehan berbasis gambar.

Dalam hukum Indonesia, istilah video AI palsu atau deepfake belum selalu disebut secara khusus dalam satu undang undang tersendiri. Meski demikian, pelaku tidak bisa berlindung hanya dengan alasan bahwa video tersebut dibuat oleh mesin. Sejumlah aturan tetap dapat dipakai, mulai dari Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Pelindungan Data Pribadi, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, hingga aturan lain yang berkaitan dengan kesusilaan, penipuan, ancaman, dan penyalahgunaan identitas.

Ketika Wajah dan Suara Orang Dipalsukan

Video AI palsu bekerja dengan cara meniru atau memanipulasi identitas seseorang. Wajah seseorang dapat ditempel ke tubuh orang lain, suara dapat dibuat seolah olah mengucapkan kalimat tertentu, sementara ekspresi dan gerak bibir bisa disesuaikan agar terlihat meyakinkan.

Persoalan hukum muncul ketika video semacam itu dibuat tanpa izin, lalu disebarkan untuk merugikan orang lain. Korban dapat kehilangan nama baik, mengalami tekanan sosial, menerima ancaman, atau bahkan dirugikan secara finansial. Dalam kasus tertentu, video palsu juga bisa dipakai untuk memancing kemarahan publik, menipu keluarga korban, atau memengaruhi keputusan orang yang melihatnya.

Di titik inilah aparat penegak hukum perlu menilai beberapa hal. Pertama, siapa yang membuat video tersebut. Kedua, siapa yang menyebarkannya. Ketiga, apa isi video yang dipalsukan. Keempat, apakah ada korban yang dirugikan. Kelima, apakah pelaku mengetahui bahwa konten tersebut palsu tetapi tetap menyebarkannya.

Penilaian seperti ini penting karena tidak semua video rekayasa otomatis menjadi pidana. Ada konten parodi, edukasi, iklan, atau karya kreatif yang dibuat dengan izin dan diberi penanda jelas. Masalah menjadi serius ketika video dibuat untuk memperdaya, mempermalukan, mengancam, atau mengambil keuntungan dengan cara melawan hukum.

UU ITE Menjadi Jalur Awal Penindakan

Undang Undang ITE masih menjadi jalur penting dalam penanganan video AI palsu karena objeknya berbentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ketika video palsu diunggah ke media sosial, dikirim melalui aplikasi pesan, atau disebar lewat situs tertentu, unsur elektroniknya langsung terlihat.

UU Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini memuat sejumlah ketentuan terkait penyebaran informasi elektronik, termasuk penghinaan, pemberitahuan bohong, ancaman, serta perbuatan lain yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Video AI palsu dapat masuk ke beberapa jalur berbeda dalam UU ITE, tergantung isi dan tujuan penyebarannya. Bila video dipakai untuk menyerang kehormatan seseorang, perkara dapat diarahkan pada penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Bila video berisi kabar bohong yang menimbulkan keresahan publik, pasal mengenai pemberitahuan bohong bisa dipertimbangkan. Bila video dikirim langsung kepada korban untuk menakut nakuti, unsur ancaman juga dapat diperiksa.

Peran UU ITE bukan hanya melihat siapa yang mengunggah pertama kali. Orang yang ikut menyebarkan ulang juga bisa masuk perhatian penyidik apabila terbukti mengetahui bahwa video itu palsu, tetapi tetap membagikannya dengan tujuan tertentu. Karena itu, masyarakat tidak bisa menganggap tombol unggah ulang sebagai tindakan ringan.

Perlindungan Data Pribadi Menyentuh Wajah, Suara, dan Biometrik

Video AI palsu hampir selalu berkaitan dengan data pribadi. Wajah, suara, bentuk tubuh, nama, dan ciri khas seseorang dapat menjadi bagian dari identitas yang diproses oleh sistem digital. Bila data tersebut dipakai tanpa izin untuk membuat video palsu, persoalannya tidak hanya tentang konten, tetapi juga tentang penggunaan data pribadi.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, larangan penggunaan data pribadi, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Dalam penjelasan database peraturan BPK, data biometrik termasuk data pribadi yang bersifat spesifik.

Data biometrik sangat relevan dalam kasus video AI palsu karena wajah dan suara dapat dipakai untuk mengidentifikasi seseorang. Ketika pelaku mengambil foto, rekaman suara, atau video lama korban untuk melatih alat AI, lalu membuat konten baru seolah olah korban melakukan sesuatu, ada dugaan pemrosesan data pribadi tanpa dasar yang sah.

Korban dalam kasus seperti ini dapat menempuh jalur pidana maupun perdata, bergantung pada peristiwa yang dialami. Bila penyalahgunaan data menimbulkan kerugian, korban dapat meminta pertanggungjawaban. Bila terdapat unsur pidana, aparat dapat masuk melalui aturan yang tersedia.

KUHP dan Pencemaran Nama Baik

Selain UU ITE dan UU PDP, KUHP tetap penting dalam perkara video AI palsu. Pencemaran nama baik, fitnah, penipuan, pemerasan, ancaman, dan penyebaran tuduhan palsu pada dasarnya bukan hal baru dalam hukum pidana. Teknologi AI hanya mengubah cara perbuatan itu dilakukan.

KUHP baru diatur melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Undang undang ini menjadi rujukan besar dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, termasuk beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kehormatan, penipuan, dan tindak pidana lain yang dapat bertemu dengan perkara digital.

Dalam perkara video AI palsu, KUHP dapat digunakan ketika unsur yang diperiksa tidak hanya berada di ruang elektronik. Misalnya, seseorang membuat video palsu berisi tuduhan kriminal terhadap korban, lalu video itu dipakai untuk menekan keluarga korban, merusak pekerjaan korban, atau memeras sejumlah uang. Perbuatan tersebut dapat dibaca melalui kombinasi aturan, bukan hanya satu pasal.

Penyidik biasanya perlu membangun rangkaian peristiwa. Mereka harus melihat siapa korban, apa isi video, bagaimana video dibuat, kapan disebarkan, siapa penerima pertama, siapa yang mendapat keuntungan, dan kerugian apa yang muncul. Dari rangkaian itu, pasal yang paling sesuai dapat ditentukan.

Konten Asusila Palsu Punya Perlakuan Lebih Berat

Salah satu bentuk paling berbahaya dari video AI palsu adalah konten asusila palsu. Dalam banyak kasus, wajah korban ditempelkan ke video pornografi atau gambar intim, lalu disebarkan untuk mempermalukan, memeras, atau menghancurkan nama baik korban.

Perkara seperti ini tidak bisa dianggap sebagai candaan digital. Korban dapat mengalami tekanan psikologis, rusaknya hubungan sosial, gangguan pekerjaan, dan serangan berulang karena konten yang sudah menyebar sulit dikendalikan. Hukum dapat bergerak melalui aturan kesusilaan dalam UU ITE, UU Pornografi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU PDP bila data pribadi korban dipakai tanpa izin.

Dalam kasus konten intim palsu, aparat perlu bergerak cepat. Bukti digital harus segera diamankan, tautan disimpan, akun pelaku dicatat, dan permintaan penghapusan konten diajukan ke platform. Korban juga perlu diarahkan agar tidak melakukan komunikasi panjang dengan pemeras karena hal itu dapat memperkuat tekanan pelaku.

Perusahaan platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kanal laporan yang mudah diakses. Bila video palsu telah jelas melanggar hak korban, penghapusan cepat menjadi bagian penting dari perlindungan. Proses pidana tetap dapat berjalan meski konten sudah diturunkan, selama bukti awal telah diamankan dengan benar.

Penipuan dengan Video AI Palsu Makin Sulit Dibedakan

Video AI palsu juga dapat dipakai untuk penipuan. Pelaku dapat membuat rekaman seolah olah seorang atasan meminta transfer uang, seorang pejabat memberi instruksi, atau anggota keluarga sedang dalam keadaan darurat. Dengan tambahan suara tiruan, korban dapat percaya bahwa perintah itu benar.

Dalam perkara semacam ini, hukum melihat adanya unsur tipu daya. Pelaku membuat keadaan palsu agar korban menyerahkan uang, data, akses akun, atau keputusan tertentu. Jalur pidananya dapat masuk melalui penipuan, akses ilegal, pemerasan, atau tindak pidana lain sesuai perbuatan.

Masalahnya, video AI palsu sering terlihat meyakinkan. Orang biasa mungkin sulit membedakan rekaman asli dan rekaman buatan mesin. Karena itu, pembuktian digital menjadi bagian penting. Ahli forensik dapat memeriksa metadata, pola kompresi, bekas penyuntingan, ketidaksesuaian audio, jejak unggahan, serta hubungan antara akun pelaku dan penyebaran konten.

Di dunia kerja, perusahaan perlu membuat prosedur verifikasi berlapis. Permintaan transfer besar, perubahan rekening, atau instruksi mendesak tidak cukup hanya berdasarkan video. Harus ada verifikasi melalui kanal resmi, tanda tangan digital, atau persetujuan berjenjang agar penipuan berbasis AI tidak mudah berhasil.

Etika AI Sudah Disinggung Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Dokumen tersebut menekankan penggunaan AI dengan prinsip etis, kehati hatian, keselamatan, dan kepentingan publik.

Surat edaran tersebut memang bukan undang undang pidana. Namun, keberadaannya memberi arah bagi pelaku usaha, penyelenggara sistem elektronik, dan pengembang teknologi agar tidak menggunakan AI secara sembarangan. Pedoman etik diperlukan karena pembuat sistem AI tidak hanya berurusan dengan kode, tetapi juga dengan manusia yang bisa menjadi korban.

Dalam kasus video AI palsu, prinsip kehati hatian dapat diterjemahkan menjadi beberapa kewajiban moral dan tata kelola. Pengembang layanan harus mencegah alatnya dipakai untuk menyamar sebagai orang lain tanpa izin. Platform perlu memasang mekanisme pelaporan. Pembuat konten harus memberi label jelas bila memakai rekayasa AI. Pengiklan tidak boleh memakai wajah dan suara orang lain tanpa persetujuan.

Meski masih berupa pedoman, standar etik dapat membantu penilaian tanggung jawab. Bila sebuah platform sejak awal mengetahui teknologinya sering dipakai untuk menipu atau membuat konten merendahkan korban, tetapi tidak melakukan pembatasan yang wajar, pertanyaan mengenai kelalaian dapat muncul.

Beban Pembuktian Ada pada Jejak Digital

Dalam perkara video AI palsu, bukti digital menjadi kunci. Korban sering kali tidak tahu siapa pembuat pertama, karena video bisa beredar melalui banyak akun. Namun, penyidik dapat menelusuri jejak unggahan, waktu penyebaran, alamat protokol internet, perangkat, akun pembayaran, surel, nomor telepon, dan data lain yang terhubung dengan pelaku.

Bukti yang perlu disimpan korban antara lain tautan video, nama akun, tangkapan layar, waktu unggahan, percakapan, ancaman, permintaan uang, serta daftar pihak yang menerima video. Bila memungkinkan, korban juga dapat membuat kronologi singkat agar laporan lebih mudah dipahami.

Ahli forensik digital dapat membantu memeriksa apakah video memiliki tanda manipulasi. Beberapa tanda teknis bisa muncul dari gerak bibir yang tidak selaras, bayangan wajah yang janggal, kedipan mata tidak wajar, suara yang terlalu datar, atau perubahan kualitas gambar pada bagian tertentu. Namun, karena teknologi terus membaik, pemeriksaan kasatmata tidak cukup. Dibutuhkan analisis perangkat lunak dan perbandingan dengan rekaman asli.

Pengadilan kemudian menilai apakah bukti elektronik tersebut sah, relevan, dan dapat menerangkan perbuatan pelaku. Karena itu, cara korban mengamankan bukti sejak awal sangat menentukan.

Platform Digital Tidak Bisa Lepas Tangan

Video AI palsu sering menyebar melalui media sosial, aplikasi pesan, forum, dan situs berbagi video. Platform digital memang bukan selalu pembuat konten, tetapi mereka memiliki peran besar dalam mengatur penyebaran.

Penyelenggara sistem elektronik perlu menyediakan sarana pelaporan, menanggapi konten berbahaya, dan bekerja sama dengan aparat sesuai ketentuan hukum. Dalam perkara yang menyangkut data pribadi atau konten asusila palsu, waktu penanganan sangat penting karena setiap jam penyebaran dapat memperberat penderitaan korban.

Platform juga perlu memperkuat deteksi konten rekayasa. Label konten AI, pembatasan unggahan yang menyerupai identitas orang lain, serta kebijakan terhadap pemalsuan suara dan wajah menjadi kebutuhan mendesak. Di sisi lain, kebijakan platform harus tetap berhati hati agar tidak menghapus konten sah seperti kritik, parodi yang jelas diberi tanda, atau karya kreatif yang memiliki izin.

Aparat penegak hukum dapat meminta data tertentu sesuai prosedur. Kerja sama antara penyidik, platform, dan lembaga terkait menjadi penting karena pelaku sering memakai akun palsu, layanan anonim, atau lokasi berbeda.

Korban Perlu Bergerak Cepat

Bagi korban, langkah pertama adalah tidak panik dan tidak langsung menghapus semua bukti. Simpan tautan, buat tangkapan layar, catat waktu, simpan percakapan, dan mintalah bantuan orang tepercaya untuk mendokumentasikan penyebaran. Setelah itu, korban dapat melapor ke kepolisian atau kanal pengaduan yang tersedia.

Bila video menyangkut data pribadi, korban dapat menyiapkan bukti bahwa wajah, suara, atau identitasnya dipakai tanpa izin. Bila video dipakai untuk pemerasan, simpan permintaan uang atau ancaman. Bila video merusak nama baik di tempat kerja, korban dapat menyimpan bukti reaksi dari pihak yang menerima video.

Korban juga dapat meminta platform menghapus konten dengan alasan pemalsuan identitas, pelecehan, penipuan, atau pelanggaran privasi. Untuk kasus yang sangat sensitif, pendampingan hukum dan dukungan psikologis dapat membantu korban menghadapi tekanan.

Tidak kalah penting, keluarga dan lingkungan sekitar harus menghindari sikap menyalahkan korban. Dalam video AI palsu, korban bukan pembuat konten. Ia adalah pihak yang identitasnya disalahgunakan. Respons sosial yang baik dapat membantu korban memulihkan posisi dan melanjutkan proses hukum dengan lebih kuat.

Tantangan Hukum yang Masih Terbuka

Indonesia sudah memiliki beberapa jalur hukum untuk menindak video AI palsu, tetapi tantangannya belum selesai. Istilah deepfake belum selalu disebut tegas dalam pasal khusus. Akibatnya, penanganan masih bergantung pada isi video, tujuan pelaku, kerugian korban, dan aturan yang paling mendekati peristiwa.

Tantangan lain berada pada kecepatan penyebaran. Video palsu dapat berpindah dari satu platform ke platform lain dalam hitungan menit. Ketika konten sudah diunduh ulang oleh banyak akun, penghapusan menjadi lebih rumit. Pelaku juga dapat memakai akun luar negeri sehingga penelusuran membutuhkan kerja sama lintas negara.

Di tingkat masyarakat, literasi digital harus diperkuat. Publik perlu membiasakan diri tidak langsung percaya pada video yang mengejutkan, terutama bila berisi pengakuan aneh, tuduhan berat, permintaan uang, atau rekaman tokoh tertentu yang terlihat mencurigakan. Verifikasi dari sumber resmi tetap diperlukan sebelum menyebarkan ulang.

Bagi pembuat teknologi, tanggung jawab juga semakin besar. Alat AI sebaiknya memiliki batasan terhadap pembuatan wajah dan suara orang tanpa izin. Sistem tanda air digital, pelacakan asal konten, dan label AI dapat membantu mengurangi penyalahgunaan. Tanpa langkah tersebut, hukum akan terus bekerja setelah korban muncul, sementara pencegahan terlambat dilakukan.