27

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan menjadi salah satu momen penting bagi demokrasi di Indonesia. Ribuan daerah akan menggelar pemilihan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang berperan penting untuk menjamin kelancaran proses, mulai dari penyelenggara pemilu hingga petugas di tingkat paling bawah, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang merupakan tahap penting dalam proses Pilkada.

Apa Itu Pilkada Serentak?

Pilkada Serentak merupakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh ratusan wilayah administrasi, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Sistem ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan dan menekan biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Dalam Pilkada Serentak 2024, masyarakat Indonesia akan memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung. Hasil dari pemilihan ini diharapkan dapat membawa kepemimpinan baru yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di setiap wilayah.

Tugas dan Peran KPPS dalam Pilkada Serentak 2024

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS. KPPS terdiri dari tujuh anggota yang direkrut dari warga setempat untuk menjalankan proses pemungutan dan penghitungan suara. Berikut adalah tugas-tugas penting yang diemban KPPS dalam Pilkada Serentak 2024:

Mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

KPPS bertugas menyiapkan TPS untuk memastikan tempat tersebut siap untuk menerima pemilih. Hal ini meliputi pengaturan meja, bilik suara, serta kotak suara sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). TPS harus diatur sedemikian rupa agar memudahkan proses pemungutan suara dan menjaga privasi pemilih.

Menjaga Keamanan dan Ketertiban TPS

Salah satu tugas KPPS adalah menjaga keamanan TPS selama proses pemungutan suara berlangsung. Mereka memastikan tidak ada gangguan dari pihak luar yang dapat menghambat kelancaran pemungutan suara. Selain itu, KPPS juga bertugas untuk menjaga ketertiban pemilih agar antrean berjalan sesuai jadwal.

Memeriksa Identitas Pemilih

Sebelum memberikan surat suara, KPPS akan memeriksa identitas pemilih. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang hadir adalah warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, KPPS memverifikasi identitas pemilih untuk menghindari praktik kecurangan atau penggunaan hak suara yang tidak sah.

Mendistribusikan Surat Suara kepada Pemilih

Setelah memverifikasi identitas, KPPS akan memberikan surat suara kepada pemilih. KPPS juga memberikan arahan kepada pemilih mengenai cara melipat surat suara yang benar untuk dimasukkan ke dalam kotak suara, guna memastikan surat suara tersebut sah dan tidak cacat.

Memastikan Privasi Pemilih dalam Bilik Suara

KPPS bertugas memastikan setiap pemilih memiliki privasi penuh di dalam bilik suara. Pemilih diberi ruang dan waktu untuk memilih secara rahasia, tanpa gangguan atau tekanan dari pihak manapun. Hal ini penting agar hak pilih dapat dilaksanakan secara jujur dan sesuai kehendak pemilih.

Menghitung Surat Suara

Setelah pemungutan suara selesai, KPPS akan melakukan penghitungan surat suara secara langsung di TPS. Proses ini dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas dari berbagai pihak. KPPS harus menghitung dengan cermat untuk memastikan bahwa hasil pemungutan suara sesuai dengan yang tercatat.

Menyusun dan Mengirimkan Berita Acara Penghitungan Suara

Setelah penghitungan selesai, KPPS akan menyusun berita acara yang berisi hasil pemungutan suara di TPS tersebut. Berita acara ini akan dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dihimpun dan direkap. Proses ini penting untuk memastikan hasil suara dari setiap TPS dapat diakumulasi dengan akurat pada tingkat yang lebih tinggi.

Mengelola Surat Suara Tidak Sah

KPPS juga memiliki tanggung jawab untuk memisahkan surat suara yang tidak sah, seperti surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali atau yang rusak. Surat suara tidak sah harus dihitung dan dilaporkan dalam berita acara.

Syarat Menjadi Anggota KPPS dalam Pilkada Serentak 2024

Mengingat pentingnya peran KPPS dalam proses pemungutan suara, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin menjadi anggota KPPS. Berikut syarat utama yang ditetapkan oleh KPU untuk perekrutan anggota KPPS:

Warga Negara Indonesia (WNI) Berusia di Atas 17 Tahun

Anggota KPPS harus merupakan WNI yang berusia minimal 17 tahun pada saat pendaftaran. Ini untuk memastikan bahwa anggota KPPS adalah warga yang memiliki hak pilih dan cukup dewasa untuk menjalankan tugas.

Tidak Menjadi Anggota Partai Politik

KPPS wajib netral dan tidak memihak pada salah satu calon atau partai politik. Oleh karena itu, anggota KPPS tidak boleh terlibat atau menjadi anggota partai politik. Ini untuk menjaga integritas dan netralitas proses pemungutan suara.

Tidak Pernah Terlibat Kasus Tindak Pidana

Calon anggota KPPS harus memiliki rekam jejak yang bersih dari kasus pidana atau kriminal, terutama dalam kasus tindak pidana yang melibatkan pelanggaran pemilu.

Mampu Bekerja Sama dalam Tim

Sebagai bagian dari kelompok, anggota KPPS harus mampu bekerja sama dalam tim untuk menjamin proses pemungutan suara berjalan lancar.

Mendapat Persetujuan dari Masyarakat Setempat

Karena KPPS merupakan kelompok yang mewakili masyarakat, calon anggota KPPS harus mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan pemilih.

Tantangan KPPS dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Tugas KPPS tidaklah mudah, dan dalam Pilkada Serentak 2024, mereka akan menghadapi beberapa tantangan besar, di antaranya:

Jumlah Pemilih yang Besar

Dengan pelaksanaan Pilkada yang serentak, jumlah pemilih di setiap TPS bisa meningkat tajam. Ini memerlukan pengaturan yang baik dari KPPS untuk mengelola jumlah pemilih tanpa menimbulkan antrean panjang.

Tekanan Waktu

KPPS memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pemungutan dan penghitungan suara. Tantangan ini terutama besar di TPS dengan jumlah pemilih banyak, di mana penghitungan suara bisa memakan waktu lama.

Risiko Gangguan Keamanan

KPPS harus siap menghadapi potensi gangguan keamanan selama pemungutan suara. Mereka bekerja sama dengan pihak keamanan setempat untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Penerapan Protokol Kesehatan

Meskipun pandemi COVID-19 telah mereda, penerapan protokol kesehatan tetap menjadi prioritas. KPPS harus memastikan bahwa pemilih mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah risiko penularan penyakit.

Peran KPPS dalam pilkada serentak 2024

Peran KPPS dalam Pilkada Serentak 2024 sangat krusial. Mereka menjadi ujung tombak yang memastikan setiap tahapan pemungutan suara di TPS berlangsung aman, tertib, dan adil. Melalui kerja keras dan ketelitian KPPS, diharapkan proses Pilkada berjalan lancar dan hasil yang diperoleh mencerminkan suara rakyat. Sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi, dukungan seluruh masyarakat kepada KPPS juga sangat diperlukan agar tugas yang mereka emban dapat terlaksana dengan baik.