23

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi kuat praktik suap dan gratifikasi dalam pelaksanaannya. Dalam sejumlah temuan terbaru, KPK menyoroti celah korupsi yang cukup besar pada jalur-jalur masuk seperti zonasi, afirmasi, hingga prestasi, yang sayangnya kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu. Temuan ini memicu keprihatinan publik dan menjadi cermin masalah integritas yang masih mengakar dalam dunia pendidikan.

Latar Belakang Temuan KPK

Kelemahan Transparansi dalam Pelaksanaan SPMB

KPK mengungkap bahwa kelemahan utama dalam pelaksanaan SPMB 2025 terletak pada minimnya transparansi informasi terkait kuota sekolah, syarat zonasi, serta kriteria afirmasi dan prestasi. Ketidakjelasan ini menjadi ladang subur bagi praktik gratifikasi yang diselubungi kedok administrasi resmi.

Dugaan Pemalsuan Dokumen

Beberapa modus operandi yang menjadi perhatian utama antara lain pemalsuan Kartu Keluarga untuk mengelabui jalur zonasi, penggunaan piagam prestasi palsu, serta rekayasa data siswa untuk memanipulasi alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Praktik Korupsi dalam Jalur Penerimaan

Suap dan Iming-Iming Kursi Sekolah

KPK mencatat bahwa ada pihak-pihak yang melakukan lobi-lobi ke dalam sekolah negeri dengan menyertakan sejumlah uang sebagai imbalan diterimanya anak mereka. Praktik ini melanggar asas keadilan dan merugikan calon siswa yang benar-benar layak.

Penyalahgunaan Dana BOS

Selain suap dalam jalur masuk, ada indikasi manipulasi jumlah siswa sebagai dasar perhitungan Dana BOS. Jumlah murid yang dilebihkan dalam pelaporan berdampak pada pengalokasian dana negara secara tidak sah.

Rekomendasi KPK untuk Perbaikan SPMB

Penerbitan Regulasi Zonasi Daerah

KPK mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Surat Edaran (SE) serta SK zonasi resmi sebagai bentuk legalitas dalam pelaksanaan SPMB yang adil dan transparan.

Pembuatan Forum Konsultasi dan Pengaduan

Langkah lain yang disarankan adalah membentuk forum konsultasi publik, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, guna mengawasi dan melaporkan praktik kecurangan.

Pendampingan Pemerintah Daerah

KPK juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan teknis melalui fungsi koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah agar tata kelola pendidikan bisa berjalan dengan prinsip anti-korupsi.

Dampak Sistemik Korupsi di SPMB

Ketimpangan Akses Pendidikan

Praktik korupsi dalam penerimaan murid baru berdampak pada akses pendidikan yang timpang antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Anak-anak dari keluarga tidak mampu kerap tersingkirkan karena sistem telah dibajak oleh transaksi.

Meningkatkan Ketidakpercayaan Publik

Isu suap dalam dunia pendidikan menambah panjang daftar ketidakpercayaan publik terhadap integritas lembaga pendidikan negeri. Ini bukan hanya merusak citra sekolah, tapi juga melemahkan peran negara dalam menjamin pendidikan merata.

Solusi Jangka Panjang untuk SPMB

Digitalisasi Sistem Penerimaan

KPK mendorong agar sistem penerimaan dilakukan secara daring sepenuhnya dengan proses verifikasi berlapis agar meminimalisasi potensi intervensi manusia dan manipulasi data.

Audit Berkala oleh Inspektorat

Dinas pendidikan bersama Inspektorat Daerah dan KPK perlu melakukan audit berkala terhadap pelaksanaan SPMB, dari proses penerimaan hingga penyaluran Dana BOS.

Sosialisasi Etika dan Integritas

Pendidikan anti-korupsi harus ditanamkan sejak dini di kalangan siswa, orang tua, dan tenaga pengajar. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tapi juga nilai-nilai moral dan hukum.

Mewujudkan Penerimaan Sekolah yang Bebas Suap dan Bermartabat

Temuan KPK dalam pelaksanaan SPMB 2025 menjadi peringatan keras bahwa sektor pendidikan tidak luput dari ancaman korupsi. Keadilan dan transparansi harus dijadikan pilar utama dalam seluruh proses pendidikan, termasuk penerimaan murid baru. Dengan perbaikan sistemik dan kolaborasi antarlembaga, harapan terhadap sistem pendidikan yang bersih dan adil bukan sekadar mimpi belaka, melainkan bisa terwujud nyata.