Marsinah adalah buruh perempuan yang bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS), Sidoarjo, Jawa Timur. Ia lahir di Nglundo, Nganjuk pada 10 April 1969. Marsinah dikenal vokal memperjuangkan hak-hak buruh di awal 1990-an, terutama mengenai upah minimum yang tidak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam perjuangannya, Marsinah ikut serta dalam aksi mogok kerja dan negosiasi yang dilakukan oleh karyawan terhadap manajemen perusahaan.

Aksi tersebut terjadi pada Mei 1993, saat buruh menuntut kenaikan upah sebesar 20 persen, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Pada 5 Mei, Marsinah menghilang setelah mencari penjelasan mengenai pemecatan rekan-rekannya. Empat hari kemudian, jasadnya ditemukan di hutan Wilangan, Nganjuk, dengan luka penyiksaan berat. Kasus kematiannya hingga kini belum menemui titik terang dan terus menjadi simbol perjuangan buruh yang belum tuntas.

Respon Nasional dan Internasional atas Kematian Marsinah

Dampak Sosial dan Sorotan HAM

Kematian Marsinah menjadi guncangan besar di era Orde Baru. Ia menjadi simbol perlawanan dan keberanian buruh dalam menuntut haknya. Organisasi internasional seperti ILO mencatat kasusnya dan mengecam keras pemerintah Indonesia atas ketidakjelasan penanganan kasus tersebut.

Di dalam negeri, berbagai organisasi buruh dan HAM menuntut keadilan dan menolak manipulasi hukum atas kematian Marsinah. Ia dianugerahi penghargaan Yap Thiam Hien tahun 1993 atas keberaniannya memperjuangkan hak-hak dasar buruh, dan dikenang sebagai ikon gerakan pekerja.

Catatan Buram Penegakan Hukum

Hingga hari ini, pembunuhan Marsinah belum menemukan kejelasan hukum. Beberapa orang sempat dijadikan tersangka, namun dinyatakan tidak bersalah. Para aktivis menilai bahwa ketidakmampuan mengungkap kasus ini mencerminkan lemahnya sistem hukum dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi di masa itu.

Upaya Pengusulan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional

Dukungan dari Pemerintah dan Presiden

Dalam momentum Hari Buruh tahun 2025, wacana mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mendukung gagasan ini. Ia menyatakan bahwa Marsinah layak mendapatkan gelar tersebut karena konsistensinya membela hak rakyat kecil, terutama buruh perempuan.

Namun, Presiden juga menekankan pentingnya proses formal yang sesuai prosedur, yaitu melalui tahapan mulai dari masyarakat, kabupaten, hingga provinsi dan Kementerian Sosial.

Pernyataan Menteri Sosial dan Tantangan Prosedural

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pernyataan terbarunya mengatakan bahwa proses usulan terhadap Marsinah belum secara resmi masuk ke kementeriannya. Masyarakat, terutama komunitas buruh dan akademisi, diharapkan menyusun kajian historis dan dokumentasi pendukung agar usulan bisa diproses secara administratif.

Meskipun ada dorongan kuat, proses pengusulan ini menghadapi tantangan serius karena adanya perdebatan tentang penyelesaian kasus hukum Marsinah yang belum tuntas.

Pro-Kontra dan Panggilan Sejarah

Pandangan YLBHI dan Aktivis HAM

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Marsinah harus dibarengi dengan komitmen negara untuk menuntaskan kasus pembunuhannya. Penganugerahan gelar tanpa kejelasan hukum bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap keadilan substantif yang diperjuangkan Marsinah semasa hidupnya.

Aktivis HAM juga menekankan bahwa Marsinah tidak hanya simbol perjuangan buruh, tapi juga perjuangan perempuan, keadilan sosial, dan kebebasan sipil di tengah represifnya kekuasaan.

Pandangan Budayawan dan Sejarawan

Budayawan dan sejarawan menyebut Marsinah sebagai representasi rakyat kecil yang berani melawan ketidakadilan sistemik. Pemberian gelar pahlawan akan memperluas narasi kepahlawanan Indonesia yang selama ini cenderung didominasi tokoh-tokoh laki-laki dan militeristik.

Dengan gelar tersebut, Marsinah bisa menjadi tokoh pendidikan karakter bagi generasi muda dalam memahami arti perjuangan tanpa senjata.

Jalan Panjang Menuju Pengakuan Resmi

Perjuangan Marsinah bukan hanya soal buruh, tetapi tentang bagaimana negara memperlakukan warganya yang memperjuangkan hak dengan cara damai. Jalan menuju pengakuan sebagai Pahlawan Nasional bukan semata soal administratif, tetapi juga etika sejarah dan keadilan kolektif.

Dengan meningkatnya dukungan dari pemerintah, publik, dan akademisi, serta kesediaan untuk merekonstruksi ulang narasi Marsinah secara jujur dan terbuka, kemungkinan untuk mengangkat Marsinah sebagai Pahlawan Nasional kian nyata. Namun, proses ini menuntut ketegasan negara dalam mengakui sejarah kelam masa lalu dan menempatkan perjuangan rakyat kecil dalam tempat yang seharusnya.