Pada Sabtu malam, 23 November 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang panggung politik Indonesia dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Operasi ini tidak hanya menargetkan Rohidin, tetapi juga melibatkan tujuh kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Kronologi Penangkapan

Operasi dimulai dengan penangkapan tujuh kepala dinas pada Sabtu malam. Mereka diamankan oleh tim KPK dan dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gubernur Rohidin Mersyah kemudian turut diperiksa oleh KPK pada malam yang sama.

Pada Minggu pagi, 24 November 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Gubernur Rohidin bersama para pejabat lainnya dibawa dari Mapolresta Bengkulu ke Bandara Fatmawati Soekarno. Mereka diterbangkan ke Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut.

Profil Rohidin Mersyah

Rohidin Mersyah lahir pada 9 Januari 1970 di Gelumbang, Kota Manna, Bengkulu Selatan. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bengkulu Selatan sebelum melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Riwayat Pendidikan

Riwayat Jabatan

Sumber Kekayaan Rohidin Mersyah

Berikut adalah rincian harta kekayaan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 21 Maret 2024 untuk periode 2023:

Rohidin Mersyah tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya tetap sebesar Rp4.100.059.062.

Reaksi Publik dan Dampak Politik

Penangkapan ini mengejutkan publik, terutama mengingat Rohidin Mersyah adalah calon gubernur petahana yang tengah bersiap menghadapi Pilgub Bengkulu 2024. Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, mencerminkan tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat regional.

Sejarah Kasus Korupsi di Bengkulu

Bengkulu bukanlah wilayah yang asing dengan kasus korupsi di tingkat pemerintahan. Pada Juni 2017, Gubernur Bengkulu saat itu, Ridwan Mukti, bersama istrinya, Lily Martiani Maddari, ditangkap KPK dalam OTT terkait suap proyek jalan. Ridwan Mukti kemudian mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Tantangan Pemberantasan Korupsi di Daerah

Kasus yang menimpa Rohidin Mersyah menyoroti tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penandatanganan pakta integritas dan pembentukan satuan tugas antikorupsi, praktik korupsi masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberantas korupsi di daerah.

Penambahan daftar panjang kepala daerah yang korupsi

Penangkapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, oleh KPK menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan tegas. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.