Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai historis dan ideologis yang sangat penting. Namun, dalam lintasan sejarah Indonesia, terutama pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni pernah dilarang. Larangan ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan mencerminkan dinamika politik dan kepentingan kekuasaan yang lebih luas.

Awal Mula Peringatan 1 Juni

Soekarno dan Sidang BPUPKI

Tanggal 1 Juni 1945 merujuk pada pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidatonya, Soekarno merumuskan lima dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato tersebut menjadi fondasi ideologis bagi negara Indonesia yang baru merdeka.

Peringatan Resmi Era Soekarno

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi agenda nasional yang dirayakan secara resmi. Tanggal 1 Juni dijadikan momen reflektif untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara.

Pergeseran Politik di Era Orde Baru

Fokus pada 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila

Setelah Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden, fokus perhatian terhadap Pancasila mengalami perubahan signifikan. Orde Baru justru lebih menekankan pada peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini diperingati untuk memperingati kegagalan Gerakan 30 September (G30S/PKI) dan keberhasilan menyelamatkan Pancasila dari ancaman komunisme.

Pelarangan Secara Sistematis

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni hanya sempat diperingati oleh Soeharto dalam dua tahun pertama kepemimpinannya (1967 dan 1968). Namun sejak 1970-an, peringatan ini tidak lagi dilakukan. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) kemudian secara de facto melarang peringatan ini karena dianggap berpotensi memunculkan kembali pengaruh Soekarno.

Kepentingan Politik di Balik Larangan

Penghapusan Jejak Soekarno

Salah satu alasan utama di balik pelarangan ini adalah keinginan rezim Orde Baru untuk menghapus atau mengaburkan jejak politik dan pemikiran Soekarno dari ruang publik. Soeharto berusaha membangun legitimasi kekuasaan dengan menonjolkan dirinya sebagai penyelamat negara dari komunisme, bukan sebagai penerus ideologis Soekarno.

Penulisan Ulang Sejarah Nasional

Pemerintah Orde Baru melalui sejarawan militer seperti Nugroho Notosusanto mencoba membentuk narasi sejarah yang meminimalkan peran Soekarno dalam perumusan Pancasila. Mereka menekankan bahwa rumusan resmi Pancasila adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, bukan yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni.

Rehabilitasi Peringatan 1 Juni

Reformasi dan Kembalinya Narasi Sejarah

Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, banyak aspek sejarah yang sebelumnya ditutupi mulai dikaji ulang secara kritis. Peringatan Hari Lahir Pancasila mulai digaungkan kembali oleh berbagai kalangan, termasuk akademisi dan politisi yang berafiliasi dengan warisan pemikiran Soekarno.

Keppres Nomor 24 Tahun 2016

Baru pada tahun 2016, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan menjadikannya hari libur nasional. Penetapan ini menjadi simbol kembalinya penghargaan negara terhadap sejarah kelahiran ideologi Pancasila dan peran Soekarno dalam proses tersebut.

Makna dan Relevansi Hari Lahir Pancasila Kini

Penguatan Nilai Ideologi Bangsa

Penetapan kembali 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila menjadi penting dalam konteks penguatan ideologi bangsa, terutama di tengah arus globalisasi dan disrupsi nilai-nilai kebangsaan. Hari ini menjadi momentum untuk membumikan Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Menghormati Sejarah secara Utuh

Pengakuan terhadap 1 Juni tidak berarti meniadakan pentingnya 1 Oktober, melainkan menyempurnakan narasi sejarah secara utuh. Kedua tanggal tersebut kini bisa dipahami dalam kerangka yang saling melengkapi: satu sebagai kelahiran ideologi, dan yang lain sebagai simbol perlawanan terhadap ancaman terhadap ideologi tersebut.

Menelusuri Jejak Sejarah dan Merajut Kembali Makna Pancasila

Pelarangan peringatan Hari Lahir Pancasila oleh Orde Baru mencerminkan bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi narasi sejarah dan pemaknaan ideologi. Namun sejarah tak bisa dibungkam selamanya. Melalui rehabilitasi dan pengakuan resmi terhadap 1 Juni, Indonesia tidak hanya mengembalikan penghargaan terhadap peran Soekarno, tetapi juga memperkuat komitmen untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.